Surat Edaran Sekjen AMAN untuk Pemilu 2014 - 17 Maret adalah Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara ke 15 (HKMAN-15)

Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat: “Berkat” atau “Kutuk” bagi Masyarakat Adat?

Medan, 12 Desember 2012). Kritikan keras terus dilontarkan oleh berbagai pihak atas Draft Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat oleh Badan Legislatif DPR-RI dalam Diskusi Publik RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Versi AMAN vs Versi BALEG yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah AMAN Sumatera Utara bertempat di Universitas Darma Agung, Medan – Sumatera Utara (11/11).

Konsultasi publik ini dibuka oleh Rektor Universitas Darma Agung, dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta dari berbagai elemen. Diantaranya pihak Pemerintah, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Mahasiswa, serta para Kepala – Kampung dan Perwakilan komunitas masyarakat adat Sumatera Utara.

Draft RUU versi BALEG dinilai tidak sepenuhnya mengakomodir hak-hak masyarakat adat. “Pemerintah harus mengetahui, menyadari dan mengakui bahwa secara historis masyarakat adat adalah cikal bakal terbentuknya Negara ini. Draft RUU versi BALEG belum menyentuh dasar historis peranan masyarakat adat yang ada jauh sebelum NKRI ada,” kritik pedas dari Profesor Bungaran Simanjuntak, salah satu nara sumber dalam acara tersebut.

Beberapa masukan juga diberikan kepada Draft RUU AMAN. Menanggapi hal itu Patricia Wattimena, Staff Urusan HAM dan Hubungan Internasional Pengurus Besar AMAN yang juga jadi salah satu nara sumber dalam diskusi publik tersebut Mengatakan: “Draft RUU yang dibuat oleh AMAN diakui belum sempurna, oleh karena itulah dilaksanakan diskusi publik di berbagai wilayah termasuk di sini
agar kita dapat sama-sama menyempurnakan dan tentunya sesuai dengan tujuan RUU ini yang dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat demi mencapai cita-cita besar dari perjuangan yang berlangsung selama ini”.

Terkait pertanyaan mengenai tujuan dasar semangat perjuangan Masyarakat Adat sampai saat ini, Patricia Menjawab: “Tujuan dasar perjuangan yang selama ini dilakukan pada hakekatnya sangat sederhana. Masyarakat adat hanya ingin mempertahankan apa yang telah jadi milik mereka sejak zaman leluhur, jauh sebelum Negara ini ada. Kami bukannya anti pembangunan, kami hanya ingin
hak-hak kami di hormati,” ujar Watimena.

Satu hal yang sangat penting dan perlu diberi perhatian khusus adalah pengawalan terhadap substansi Undang-Undang ini. Jika undang-undang tentang masyarakat adat ini disahkan tanpa mengakomodir sepenuhnya hak-hak masyarakat adat, Undang-Undang ini dapat menjadi bencana bagi masyarakat adat itu sendiri. Dengan demikian pengawalan ketat perlu dilakukan oleh semua
pihak dalam memastikan Undang-Undang ini lahir agar bisa jadi landasan hukum bagi hak-hak masyarakat adat serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat tersebut.

Dialog Publik diakhiri tepuk tangan semua peserta serta pemberian piagam penghargaan kepada para pembicara dilanjutkan dengan undangan oleh Ketua

Badan Pelaksana Harian AMAN Sumatera Utara mengajak peserta bersama-sama meramaikan peresmian Balai Adat Afnawi Noeh (12/12) di wilayah adat Kampung Agas Desa Sampali, Sumatera Utara.//*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

English