2013

Polhut Dikabarkan Menangkap 4 Warga Adat Semende Banding Agung

Empat orang Masyarakat Adat Semende Banding Agung, Bengkulu dikabarkan ditangkap oleh polisi kehutanan, Senin (23/11) sekitar pukul 07.00 WIB. Menurut Ketua BPH PW AMAN Bengkulu Def Tri Hamri, keempat orang itu adalah Hamidi, Heri, H. Rahmat, dan Suraji. Setelah menangkap keempat orang tersebut dan membakar rumah masyarakat adat, tim gabungan dikabarkan meninggalkan lokasi dan turun ke Kabupaten Kaur. Hingga Senin siang, belum ada kabar mengenai keempat orang tersebut. Pengurus Wilayah

Pernyataan Sikap PW AMAN Bengkulu atas Pengusiran Masyarakat Adat Semende Banding Agung

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) bersama instansi terkait Kabupaten Kaur, Bengkulu melaksanakan operasi gabungan yang disertai ancaman penangkapan Masyarakat Adat Semende Banding Agung. Penggusuran atas 378 kepala keluarga pewaris tanah adat Semende Banding Agung dijadwalkan pada 21-24 Desember 2013. Berikut adalah surat pernyataan PW AMAN Bengkulu menanggapi tindakan ini, bertanggal 21 Desember 2013.  

Kronologi Konflik Masyarakat Adat Semende Banding Agung dengan TNBBS

1807 Masyarakat Semende yang mencari pemukiman baru mulai bermukim di Ulu Benula, Banding Agung. (Sumber: Buku “Perencanaan Desa Partisipatif”, Desember 2005) 22 Agustus 1891 Pemerintah Hindia Belanda melalui Kepala Kewidanaan Kaur mengakui Dusun Banding Agung sebagai wilayah marga Semende Muara Nasal, dengan mengeluarkan surat pengangkatan Depati Dusun Banding Agung. 24 Desember 1935 Gubernur Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan No. 48 tentang Suaka Margasatwa Sumatera Selatan I. 1942 Masyarakat Adat Semende

Kronologi Perusakan, Penggusuran, dan Penggusuran Suku Anak Dalam

Pada 27 November 2013, Lembaga Adat Batanghari melakukan musyawarah dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari, Suku Anak Dalam, dan Kapolres Batanghari untuk mencari solusi persoalan konflik agraria dengan PT Asiatic Persada (PT AP). Hasil keputusan musyawarah tersebut adalah menetapkan anggota tim Verifikasi warga Suku Anak Dalam Wilayah Bathin Bahar di areal konflik HGU PT AP. Musyawarah tersebut menghasilkan tugas tim sebagai berikut: Menetapkan kesepakatan hak marga Bathin Bahar Verifikasi penduduk Suku Anak