Maret 2013

AMAN sampaikan materi pokok yang harus diatur RUU PPHMA

Jakarta/ Baleg DPR 7 Maret 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memenuhi undangan Badan Legislasi (baleg) DPR untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU serta memberikan pandangan dan masukan terkait RUU PPHMA yang telah disusun DPR dan baru disosialisasikan pada Februari lalu. Dalam proses awal penggodokan undang-undang ini, AMAN telah berinisiatif menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat pada Baleg, agar masyarakat adat mendapat pengakuan dan perlindungan dari

Pemuda Adat Bergerak

Sadar akan rentannya ancaman perampasan tanah-tanah adat milik masyarakat adat nusantara, maka Aliansi Masyarakat Adat Nusantara membentuk Barisan Pemuda Adat Nusantara. Para pemuda berperan untuk berjuang mempertahankan tanah adat, identitas, serta kearifan lokal yang telah dititipkan oleh leluhur kepada masyarakat adat. Klip video ini merupakan serial wawancara dengan para pemuda adat dari berbagai wilayah di nusantara.

Polisi Sumut Semena-mena, Puluhan Advokad Pun Bela Korban TPL

[MEDAN] Puluhan advokad dan aktivis menyatakan kesediaan untuk membantu 31 orang warga di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), yang ditahan oleh polisi akibat bentrokan dengan aparat. Pembelaan hukum itu diberikan advokad karena menilai polisi terlalu semena-mena saat melakukan penangkapan. “Kami sudah melakukan koordinasi dalam mendampingi masyarakat yang dijadikan tersangka oleh polisi. Tindakan polisi ini sudah sangat berlebihan, sebab tidak melihat permasalahan ini secara jernih, dan tidak mengetahui sejarah,” ujar

Surat AMAN untuk PARA PIHAK Konflik Pandumaan Sipituhuta

Jakarta, 27 Februari 2013 Nomor  :  ……./PB-AMAN/II/2013 Lampiran : – Perihal: Desakan Untuk Membebaskan Warga Adat Komunitas  Pandumaan Sipituhuta dan Tindakan Khusus untuk    Menyelesaikan Konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari di Tanah  Adat Komunitas Pandumaan dan Sipituhuta,  Kabupaten   Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Kepada Yth : 1.      Menteri Kehutanan Republik Indonesia (MENHUT RI) 2.      Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) 3.      Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) 4.