Mei 2013

Workshop Konsolidasi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi no 35  tahun 2012

Jakarta 30 Mei 2013. Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan workshop konsolidasi sebagai tindak lanjut atas putusan MK no 35 tahun 2012 dengan  masyarakat adat di Jakarta Convention Centre. Tampil sebagai pembicara  Ir. Abdon Nababan, Sekjen AMAN, Maria Sumardjono, guru besar Fak Hukum UGM, Prof DR Ahmad Sodiki (MK), Chairuddin Hasyim Asisten Deputi Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat, KLH dengan moderator Myrna Safitri (Executive Director of the Epistema Institute) . Dalam sambutannya Jonny

Kesepahaman Bersama AMAN Dengan Sinar Harapan Persada

Jakarta, 31 Mei, 2013.  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menandatangani nota kesepahaman dengan media Sinar Harapan  di rumah AMAN, bilangan Tebet-Timur, Jakarta Selatan. Acara penandatanganan ini  dihadiri oleh bapak Abdon Nababan beserta staf Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan bersama Ketua, BPH Wilayah AMAN. Sementara mewakili Sinar Harapan hadir bapak Adi Seno, Ibu Mei dan Pak Victor. Sebelum menandatangani  MoU dengan pihak Sinar Harapan, Bapak Abdon Nababan mengucapkan selamat datang

Deklarasi Masyarakat Sipil: Pemerintah Diminta Segera Tindak Lanjuti Keputusan MK Tentang Hutan Adat

Keputusan MK terhadap uji materi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara Jakarta, 27 Mei 2013 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta masyarakat sipil mengeluarkan deklarasi meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya penyelesaian konflik-konflik terkait hutan adat  dan sumber daya alam di wilayah-wilayah masyarakat adat, serta pemetaan wilayah adat. Deklarasi tersebut dikeluarkan di Jakarta, Senin (27/5). Dukungan awal

Declaration of Civil Societies: The Government Urged to Immediately Implement Constitutional Court Decision on Customary Forests

The Constitutional Court on the judicial review of  Law No.41 of 1999 on Forestry has decided that Customary Forests are  no longer State Forests. Jakarta, 27 May 2013 – The Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN) and various civil societies issued a declaration urging Indonesian government to implement the Constitutional Court decision, including to settle conflicts related to customary forests and natural resources in the territories of indigenous peoples

PW AMAN NTB melakukan training Community Organiser

Medio Mei/ Mataram/ NTB.  Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nusa Tenggara Barat (PW AMAN NTB) melakukan kegiatan pelatihan kader penggerak sebagai bagian dari peningkatan kapasitas bagi kader-kader masyarakat adat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pelatihan peningkatan kapasitas ini dihadiri pula oleh Ketua BPH AMAN Wilayah NTB Lalu Prima Wiraputra serta Ketua DAMANWIL NTB Lalu Satriawangsa. Disela-sela pembukaan kegiatan, Lalu Prima Wiraputra menyampaikan bahwa “pendidikan dan pelatihan kader AMAN