Januari 2015

Fraksi PDIP dan Golkar Ajukan RUU Masyarakat Adat ke Prolegnas

AMAN, 30 Januari 2015. Fraksi PDIP dan Partai Golkar berencana akan mengajukan kembali RUU PPHMHA menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 – 2019. “Dari Fraksi PDIP sendiri akan memastikan kembali RUU masayarakat adat (Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat/PPHMA) dan akan mendorong kembali pada rapat Badan Legislasi,” ujar Arif Wibowo dari Fraksi PDIP, “Karena ini menjadi beban moral politik, dulu yang pertama mengusulkan adalah FPDIP sehingga masuk Prolegnas, dan periode

Rapat Prolegnas 2015-2019, Nasib RUU Masyarakat Adat Belum Jelas

AMAN, 28 Januari 2015. Pada akhir Januari (27/1), Komisi IV DPR RI berinisitatif melakukan Rapat Singkronisasi Prolegnas 2015-2019 bersama pemerintah. Rapat ini bertujuan untuk memproleh masukan dan kesepakatan antara DPR dan Pemerintah terkait Program Legislasi Nasional (Prolegnas ) tahun 2015 – 2019 khusunya (Prolegnas) masa sidang 2015.   Daniel Johan dari Fraksi Partai PKB memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Kehutanan yakni RUU PPHMA (Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat) yang

Pengacara Masayarakat Adat Tungkal Ulu : Keputusan Itu Tidak Adil!

Palembang, 21/1/2015 – Setelah hampir tiga bulan menunggu proses banding yang diajukan ke enam terdakwa masyarakat adat tungkal ulu (Sutisna Bin Kadis, Dedi Suryanto Bin Tugimin, Ahmad Burhanudin Bin Anwar Bin Imam Sutomo, Samingan Bin Jaeni, Muhammad Nur Bin Jakfar dan Zulkipli Bin Dundcik) ke Pengadilan Tinggi atas Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang pada tanggal 21 Oktober 2014 silam.   Kini salah satu dari ke enam masyarakat adat tersebut

Rudi Redhani, Motivator Bisnis Masyarakat Adat

AMAN, 22 Januari 2014.  Pria itu bernama Rudi Redhani. Ia adalah pendamping usaha ekonomi masyarakat Balai Adat Malaris, Kalimantan Selatan. Di sela-sela lokakarya Wirakoperasi di Bogor ia memaparkan pengalamannya kepada redaksi Gaung AMAN. Di komunitas Balai Adat Malaris ada kelompok usaha ekonomi yang beranggotakan 28 orang masyarakat adat. Kelompok itu berdiri sejak tahun 2009. “Semula kelompok itu mengerjakan kayu manis organik,” ujar Rudi Redhani, “Namun, hasilnya pada waktu itu kurang

Komunitas Adat Bersama Pemda Laksanakan Musda IV AMAN-BOM

Bolaang Mongondow 21-1-2015 – Ada 96 Komunitas Adat di Bolaang Mongondow Raya (Bolmong, Boltim, Bolmut, Bolsel dan Kotamobagu) beserta Sangadi, Lurah dan para tokoh adat, turut serta dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke 4 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bolaang Mongondow (AMANBOM) yang diselenggarakan di AULA Kodim 1303 Bolmong. Musyawarah Daerah ini untuk memilih pengurus baru masa bhakti 2014-2019 dan merumuskan program kerja, rekomendasi program untuk masyarakat adat, dan pemantapan program pendampingan

Telah Lahir Perbub Malinau tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat

AMAN, 22 Januari 2015. Di tengah hiruk pikuk tahun politik di 2014 silam, telah lahir Peraturan Bupati (Perbub)  Malinau tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat (BPUMA). Secercah cahaya dalam perjuangan masyarakat adat nusantara.   Berlahan tapi pasti, perjuangan masyarakat adat nusantara untuk merebut kembali hak-haknya mulai menemui titik terang dalam perubahan kebijakan. Titik terang itu berasal dari Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.   Pada November 2014 silam, telah diundangkan  Perbub Malinau

Jelang Aksi 22 Januari, Masyarakat Adat Talang Mamak Merasa Diintimidasi

AMAN, 20 Januari 2015. Masyarakat adat Hampang Delapan Talang Mamak rencananya akan menggelar aksi pada 22 Januari ini untuk menyetop aktifitas PT. SAL (Selantau Argo Lestari). Namun, menjelang aksi tersebut masyarakat adat merasa diintimidasi.   Seperti diungkap Efri Subayang, Ketua BPH (Badan Pengurus Harian) AMAN Riau, ke redaksi Gaung AMAN bahwa dua hari menjelang aksi komunitas ampang delapan dan talang durian cacar, Talang Mamak sudah mulai mendapat reaksi dan intimidasi

UU Perkebunan Setelah Direvisi DPR Pasca Judicial Review

AMAN, 20 Januari 2015-UU Perkebunan yang telah di Revisi oleh DPR pasca di JR oleh masyarakat sipil. Apa saja isinya? Secara cepat ada tiga pengelompokan di UU Perkebunan ini : Pengelompokan pertama : Bagian awal isi UU ini yang lebih banyak mengatur terkait dengan tata cara membuat atau mendirikan Perkebunan, pasal-pasal yang mengatur soal ini adalah : – Pasal 1 : Cukup Jelas mengistilahkan Hak Ulayat , Masyarakat Hukum Adat,