Mei 2015

Jopi Teguh Lasmana Peranginangin, Yang Lebih Populer Dipanggil “Jopi”

Lahir di Kisaran, Sumatera Utara pada 19 Maret 1976, Jopi dilahirkan sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Jopi merupakan anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga. Jopi menimba ilmu di Sekolah Dasar (SD) tahun 1982 dan menyelesaikan pendidikan formal pada SMA di Kisaran pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1995 Jopi melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tadulako (UNTAD) Palu dan resmi menyandang titel sebagai Sarjana Hukum (SH) pada tahun 2003.

(Siaran Pers Bersama) Desak Polda Metro Jaya Umumkan Hasil Penyidikan Pembunuhan Jopi Perangin-angin

SIARAN PERS BERSAMA MENDESAK POLDA METRO JAYA MENGUMUMKAN HASIL PENYIDIKAN SEMENTARA PERISTIWA PEMBUNUHAN AKTIVIS LINGKUNGAN, JOPI PERANGIN-ANGIN Solidaritas untuk Jopi, sebuah koalisi organisasi lingkungan dan sosial serta individual yang memperjuangkan keadilan bagi Jopi Perangin-angin, mendesak Polda Metro Jaya untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan sementara terhadap peristiwa penusukan aktivis lingkungan, Jopi Perangin-angin pada hari Sabtu, 23 Mei 2015. Akibat penusukan tersebut, Jopi tewas sekitar pukul 06.00 WIB setelah sebelumnya mendapatkan penanganan

Audiensi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan Baleg DPR 20 Mei 2015

Percepat Pembahasan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUUPPHMA) Untuk Segera Disahkan Jakarta 20/5/ 2015 – Audiensi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Badan Legislasi DPR berlangsung di Ruang Rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara (20/5/2015 jam 11:00). Dalam acara audiensi ini turut hadir Sekjen AMAN Abdon Nababan, Deputi II PB AMAN Rukka Sombolonggi’, Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara Jhon Toni Tarihora, Perempuan AMAN Silvi Motoh, Erasmus Cahyadi Direktur Advokasi PB AMAN serta

[dm]80[/dm]

[dm]81[/dm]

[dm]82[/dm]

[dm]87[/dm]

[dm]88[/dm]

[dm]89[/dm]

(Siaran Pers) 2 tahun Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012:  Hentikan Segera Kriminalisasi Masyarakat Adat

SIARAN PERS                                                                                                                         Dapat Disiarkan Segera   Pernyataan AMAN dalam Memperingati 2 tahun Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012: Hentikan Segera Kriminalisasi Masyarakat Adat   Pemerintah diharapkan segera membentuk Satgas Masyarakat Adat untuk menghentikan berbagai kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat     Jakarta, 15 Mei 2015 – Dua tahun lalu Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan terobosan besar dalam pemulihan hak-hak masyarakat adat. MK mengeluarkan putusan MK No. 35/PUU-IX/2012 yang mengeluarkan hutan adat dari