April 2018

BPAN akan mengembangkan Aplikasi Perangkat Mobile dan Teknologi Data Center untuk Pemuda Adat

Kabupaten Paser 19/04/2018, Sekitar 40an anak muda yang tergabung di dalam organisasi Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) mengikuti sarasehan “Sistem Monitoring Wilayah Adat dan Data Center Berbasis Teknologi Awan dan Aplikasi Gawai(handphone) Android untuk Pemuda Adat”. Sarasehan yang merupakan rangkaian dari Jambore Nasional Ketiga Pemuda Adat Nusantara (JamNas III BPAN) tersebut bertempat di Kampung Muser, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Farid Wadji, utusan dari Pengurus Besar AMAN yang

Jambore Nasional III, Pengurus Nasional BPAN selenggarakan Seminar Politik Masyarakat Adat

Seminar Politik yang mengusung tema Generasi Milenial Masyarakat Adat ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara, Jhontoni Tarihoran, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat Pengurus Besar AMAN, Abdi Akbar. Seminar politik ini berlangsung di aula serbaguna kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada tanggal 18 April 2018. Pada kesempatan itu, Sekjen AMAN menyampaikan bahwa perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat merupakan kebutuhan

Sengkarut Pemilu 2019: 1 Juta Masyarakat Adat Terancam Hak Pilih, RUU Masyarakat Adat Atasi Darurat Hak Pilih

Setahun menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 sedang dirundung masalah serius. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri dari 192,39 juta orang yang wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik, masih ada 12,7 juta orang yang belum merekam data untuk memperoleh KTP elektronik. Masalahnya pada Pasal 384 UU No 7/2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah yang memiliki KTP elektronik. Artinya, berdasarkan catatan AMAN ada 1 juta Masyarakat

Pernyataan Pers : Pernyataan Menteri Dalam Negeri : Mengangkangi Konstitusi, Mengabaikan NAWACITA JOKOWI-JK dan Melecehkan Martabat Kemanusiaan Masyarakat Adat

Siaran Pers ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)   Pernyataan Menteri Dalam Negeri: Mengangkangi Konstitusi, Mengabaikan NAWACITA JOKOWI-JK dan Melecehkan Martabat Kemanusiaan Masyarakat Adat. Pada tanggal 11 April 2018, Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor:189/2257/SJ, perihal penyampaian DIM RUU Masyarakat Adat kepada Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat saat ini belum merupakan kebutuhan konkrit bagi Masyarakat Adat, berpotensi menyebabkan konflik baru, membuka/menghidupkan kepercayaan yang belum diatur dalam kesatuan