Siaran Pers : PENOLAKAN RENCANA RELOKASI MASYARAKAT MAUSU ANE (SUKU PEDALAMAM) DI PEDALAMAN SERAM UTARA MALUKU TENGAH

Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Maluku, setelah mencermati masalah kekurangan bahan makanan yang berdampak kematian 3 (tiga) orang (1 orang tua jompo dan 2 orang balita, 1 di antaranya cacat) yang terjadi pada masyarakat suku pedalaman Mausuane di Seram Utara, Kecamatan Timur Kobi, Maluku Tengah, wilayah petuanan Negeri Maneo Rendah hendak menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

  1. Petuanan Seram Utara adalah rumah bersama bagi masyarakat yang menetap di sana. Masyarakat yang hidup di atas tanah petuanan adat masing-masing negeri adalah warisan leluhur yang harus dijaga dan dikelola untuk masa depan masing-masing
  2. Masalah kekurangan bahan makanan yang terjadi disebabkan tanaman-tanaman pada lahan perkebunan tradisional mereka diserang hama babi dan tikus. Salah satu penyebabnya adalah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 yang menghanguskan semua tanaman kayu dan bambu di hutan sekitar pemukiman mereka (orang Mausu Ane). Kayu dan bambu yang biasanya digunakan untuk membuat pagar agar melindungi kebun mereka sangat minim diperoleh sehingga mereka hanya menggunakan kayu-kayu kecil namun tidak melindungi tanaman mereka dari serangan hama babi dan tikus
  3. Terhadap masalah tersebut, tanggap darurat telah dilakukan oleh beberapa pihak untuk menangani kekurangan makanan bagi orang Mausuane. Pihak-pihak itu adalah Jemaat GPM Rumah Tiga sebagai jemaat mitra bagi Jemaat GPM Siahari (lokasi disekitar pemukiman tempat tinggal kelompok Leihaha), BNPB Kabupaten Maluku Tengah, TNI, Polri, dll. Untuk diketahui, pada tanggal 20 Juni 2018, Pihak Jemaat GPM Rumah Tiga telah melakukan koordinasi lewat Kepala Dusun Siahari untuk meminta mereka turun ke tanah milik keluarga Maihatakesu di kaki air Tihuhu dan bertemu dengan 3 keluarga dari kelompok di Leihaha yakni bapak Yanatotu Tamala dan istri, bapak Yahya Halamury, dan saudara Jefri Halamuri. Bantuan yang diberikan saat itu adalah makanan, sabun-sabun, dan pakaian layak pakai. Ada juga 2 bapak yang menerima pelayanan medis di Dusun Siahari, yaitu bapak Hunsa dan Niko
  4. Dalam penanganan masalah kekurangan makanan tersebut, sesuai berita online  media kompas.com pada tanggal 24 Juli 2018, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berencana melakukan relokasi terhadap warga suku Mausu Ane tersebut dengan alasan agar mereka mudah dijangkau dan mendapat pelayanan. Isu ini pun telah digulirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada peristiwa kebakaran 2015 yang lalu. Saat itu, relokasi direncanakan terhadap semua masyarakat di pegunungan Seram Utara yang terkena imbas kebakaran tersebut, namun tidak disetujui oleh masyarakat dengan MENOLAK untuk DIRELOKASI dari petuanan mereka
  5. Mereka (orang Mausu Ane) adalah warga masyarakat suku pedalaman yang telah turun temurun hidup dan menyatu dengan hutan di wilayah petuanan mereka. Mereka tak bisa dipisahkan dari hutan tempat mereka hidup sebab itulah rumah masa depan mereka. Pengalaman direlokasinya masyarakat Hualu telah menjadi masalah dan membuktikan bahwa mereka tidak akan bertahan hidup di rumah dan wilayah yang baru seperti transmigrasi, sebab hidup mereka adalah di hutan dan menyatu dengan alam. Relokasi saat itu juga menjadi cara untuk menguasai sumber daya alam milik masyarakat adat

Maka terhadap itu, kami dengan tegas menyatakan MENOLAK rencana Pemerintah daerah Maluku Tengah untuk melakukan RELOKASI warga Mausu Ane (Suku Pedalaman Seram Utara) sebab RELOKASI bukan SOLUSI YANG TEPAT dalam penanganan masalah kekurangan bahan makanan warga Mausu Ane.

Dengan beberapa pikiran :

  1. Jika masalah kekurangan makanan menjadi prioritas masalah yang harus ditangani, maka yang harus dilakukan saat ini adalah tanggap darurat kebencanaan dengan menyediakan dan mendistribusikan bantuan bahan makanan agar mereka keluar dari masalah kekurangan makanan dimaksud
  2. Jika masalah hama babi dan tikus menjadi prioritas selanjutnya, maka yang harus dilakukan saat ini adalah memberikan bantuan pengendalian hama dengan cara yang tepat berupa pendampingan, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi sederhana tepat guna
  3. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor dan instansi terkait untuk bersinergi menemukan solusi jangka panjang dalam penanganannya

Maka dengan ini kami meminta perhatian dan kepedulian Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta semua elemen terkait untuk melakukan kajian dan penanganan secara tepat dengan solusi yang tepat.

Kami meminta dan menghimbau semua warga GPM dan semua kader AMGPM di semua jenjang serta semua elemen masyarakat adat di Maluku untuk mendoakan dan menopang pergumulan ini dan memperkuat tatanan kehidupan masyarakat Mausuane untuk hidup di atas tanahnya sebagai Anugerah Tuhan.

Salam dan Hormat Kami

PB AMGPM
PENGURUS AMAN WILAYAH MALUKU 

CP : Ketua AMAN Maluku Lenny Patty : 62-821-9812-4085

Tinggalkan Balasan