Maret 2019

Memperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara ke-20,                                  Negara Harus Bertanggung Jawab Atas Keutuhan Masyarakat Adat

Waingapu, www.aman.or.id-Dalam rangka merayakan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) ke-20, Pengurus Wilayah  AMAN Sumba bekerja sama dengan HUMA dan Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Kristen Wira Wacana Sumba (Unkriswina) mengadakan Kuliah Umum, dengan tema, “Tanggung jawab negara dalam menginplementasikan Hukum dan Ham terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat,” yang di selenggarakan di Waingapu, NTT. (23/03) Ketua Badan Pelaksana Harian Pengurus Wilayah AMAN Sumba, Debi R. Kasuatu mengapresiasi kepedulian fakultas hukum

Berhitung Nilai Ekonomi di Wilayah Adat

Jakarta, www.aman.or.id – Sebelum magang di PB AMAN, Unun, pemuda adat Dayak Meratus merantau keluar kampungnya. Ia mengadu nasib di perusahaan tambang batubara di Paser, Kalimantan Timur. Ia memilih merantau, meninggalkan kampungnya, setelah dia tamat SMA dan ingin segera membantu keluarganya dalam hal menaikkan strata ekonomi. Dengan bekerja di perusahaan se-level tambang batubara, Unun berharap masa depannya akan terjamin. Ia bahkan membayangkan suatu ketika kembali lagi ke kampung dengan penampilan

Panitia Masyarakat Adat di Kabupaten Samosir Segera Lakukan Identifikasi dan Verifikasi Masyarakat Adat

Jakarta, www.aman.or.id – Kabupaten Samosir selangkah lebih maju daripada kabupaten lain di sekitar Danau Toba perihal pengaturan Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya SK Bupati Nomor 206 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Samosir pada 18 September 2018. Tujuh bulan kemudian, tepatnya Rabu (27/3/2019), Panitia Masyarakat Adat Kabupaten Samosir mengadakan pertemuan guna membicarakan perihal teknis identifikasi dan verifikasi Masyarakat Adat. Beberapa komunitas

Desak Buka Data HGU, Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Kementerian ATR/BPN ke Mabes Polri

Jakarta (26/3/2019), www.aman.or.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Buka Data HGU melaporkan Kementerian ATR/Kepala BPN ke Mabes Polri, Senin (25/3/2019) di Jakarta. Pengaduan ini berkaitan dengan belum dibukanya data Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan negara kepada korporasi dan menjadi penyebab terjadinya konflik agraria. “Pelaporan ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi konflik agraria di tanah air yang terus mengalami eskalasi yang signifikan. Ruang-ruang dialog yang diharapkan

AMAN dan JRKI Tanda Tangani MoU Pengembangan Radio Komunitas AMAN

Jakarta (19/3/2019), www.aman.or.id – Dalam rangka perayaan 20 tahun, AMAN bersama Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara kedua lembaga dalam hal kerja sama penguatan Masyarakat Adat lewat radio komunitas. Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan dalam sambutannya bahwa komunikasi bukan hanya sebagai alat bercerita, melainkan lebih penting lagi adalah sebagai penguatan Masyarakat Adat. Salah satunya lewat radio. Radio komunitas sebagai alat perjuangan dengan

Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara ke-20,                                       Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah Lakukan Aksi Gerakan Pemulihan Sumber Mata Air

  Banten, www.aman.or.id – Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara, di Hulu Sungai Cipicung DAS (Daerah Aliran Sungai) Cipicung, Desa Darmasari Kecamatan. Bayah, Lebak, Banten, Masyarakat Adat Kasepuhan Bayah melakukan kegiatan penanaman kembali pohon sebagai upaya pemulihan dan normalisasi Sumber Mata air Cipicung dibantu oleh Jaringan Masyarakat Peduli Bayah (JMPB), Kelompok Pemuda, dan Aparat Desa. (17/03) Kondisi Sumber Mata Air tersebut saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Sesuai dengan amanat Keppres RI no.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara I;                 Gugatan Masyarakat Adat Nusantara untuk Negara Indonesia

Jakarta, www.aman.or.id-Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I merupakan titik balik perjuangan gerakan Masyarakat Adat Nusantara. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Masyarakat Adat setahun setelah tumbangnya rezim otoriter Presiden Soeharto. Era reformasi menjadi pintu pembuka periode demokrasi di Indonesia. Selama tanggal 5 sampai 22 Maret 1999, Masyarakat Adat Nusantara menggelar pertemuan yang dikenal sebagai KMAN. Kongres I tersebut diikuti 123 orang perwakilan Masyarakat Adat dari seluruh nusantara. Kongres ini kelak mencatat sejarah bagi gerakan

17 Maret, Titik Kebangkitan Perjuangan             Masyarakat Adat Nusantara

  Jakarta, www.aman.or.id – Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) jatuh pada 17 Maret bertepatan dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) I 1999 di Jakarta. Saat itu, para perwakilan Masyarakat Adat yang senasib sepenanggungan berkumpul dari seluruh nusantara, dari Papua hingga Aceh. “Hal yang terpenting dari pertemuan itu, setiap peserta mendapat kesempatan banyak untuk saling berbagi pengalaman tentang pelanggaran hak asasi manusia, kolonisasi dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah. Peristiwa