September 2019

Sertifikasi Kopi Masyarakat Adat Melalui Sistem Penjaminan Partisipatif

Ia salah satu perwakilan Masyarakat Adat petani kopi yang hadir dalam pertemuan itu. Perjalanan satu malam dari Enrekang dia tempuh ke Makassar untuk menghadiri seminar bertajuk “Temu Usaha” tahun 2006. Pertemuan diadakan langsung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna mempertemukan pelaku-pelaku usaha dan produsen kopi. Di sana, Patola bertemu banyak pihak. Ia bersalaman dengan para pelaku usaha, berbincang, mencari titik temu kesepakatan. Namun tidak semua. Beberapa ada yang hanya berkenalan

RESOLUSI MUSYAWARAH WILAYAH III AMAN KALIMANTAN BARAT

Wisma Tabor, Pusat Damai, 31 Agustus 2019 Pada tanggal 30-31 Agustus 2019, telah dilaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) Ketiga AMAN Kalbar, di Wisma Tabor, Pusat Damai, Kabupaten Sanggau. Muswil Ketiga AMAN Kalbar ini  dihadiri oleh seluruh Pengurus AMAN, baik Pengurus Wilayah (PW) maupun Pengurus Daerah (PD) dan utusan-utusan dari 168 komunitas adat anggota AMAN Kalbar dari berbagai wilayah Kalimantan Barat. Kami, Masyarakat Adat Kalimantan Barat, masih terus menghadapi tantangan besar dalam

RUU Pertanahan Akan Melanggengkan Perampasan Wilayah Adat

Jakarta (2/9/2019), www.aman.or.id – Masyarakat Adat dan AMAN menolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP) yang saat ini sedang dikerjakan oleh DPR. Sebab Rancangan Undang-Undang ini justru tidak menyentuh pada penyelesaian masalah-masalah struktural yang dialami Masyarakat Adat. RUU ini, jika disahkan, akan semakin melanggengkan perampasan wilayah-wilayah adat. “Akan semakin banyak konflik yang terjadi di wilayah-wilayah adat, dan Masyarakat Adat akan semakin rentan untuk mengalami peminggiran dari tanah-tanah leluhur,” tegas Sekjen AMAN Rukka