AMAN resmi terdaftar untuk intervensi uji materi UU PPLH

Pada Jumat, 9 Juni 2017, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara resmi didaftarkan untuk intervensi sebagai pihak terkait dalam judicial review UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Bila judicial review ini disetujui, hak Masyarakat Adat untuk berladang akan diinjak-injak.

Salah satu pasal UU PPLH yang diajukan untuk diuji-materikan adalah Pasal 69 ayat (2). Pasal ini mengatur pengecualian bagi Masyarakat Adat untuk membuka lahan dengan cara membakar. Ini sejalan dengan pengakuan hak Masyarakat Adat untuk berladang secara tradisional oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2).

Pengakuan hak berladang secara tradisional ini dipertegas pula oleh UUD 1945 Pasal 28I ayat (3), berisi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.”

AMAN menilai permohonan uji materi ini adalah upaya korporasi untuk mengkambing-hitamkan Masyarakat Adat atas perusakan hutan dan lingkungan hidup. Menurut Direktur Advokasi Hukum dan Kebijakan AMAN Erasmus Cahyadi, UU PPLH memahami fakta bahwa Masyarakat Adat memiliki kearifan untuk membakar lahan hanya ketika masa berladang. “Dengan pengecualian ini, UU PPLH mencegah kemungkinan kriminalisasi Masyarakat Adat yang menerapkan cara tradisional dalam berladang,” jelas Erasmus.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*