aman

Dituding provokator, Ketua FP3T Masyarakat Adat Ndora Laporkan Camat Nangaroro ke Polisi

Dituding sebagai provokator saat pelaksanaan Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Lambo di Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo pada Selasa, 22 September 2020 lalu, Siti Aisyah, Ketua Forum Penolakan Pengadaan dan PengukuranTanah (FP3T) Masyarakat Adat Ndora melaporkan camat Nangaroro, Gaspar Taka ke Polres Nagekeo. Siti Aisyah melaporkan kejadian tersebut pada Sabtu (10/10/2020) dengan didampingi kuasa hukumnya Daud P. Tambo, SH dan Nikolaus Bhuka, SH dari Persatuan Pembela Masyarakat Adat

Siaran Pers : Siapa Sponsor di Balik Satgas dan Panja Omnibus Law?

Jakarta, 9 Oktober 2020 -UU Cipta Kerja baru saja disahkan, Senin, 5 Oktober 2020. Regulasi kontroversial ini dibahas di hotel secara maraton, drafnya tidak pernah dibuka untuk publik, rapat malam-malam, lalu disahkan terburu-buru di tengah merebaknya Covid-19. Gelombang penolakan telah muncul sejak pertama kali undang-undang ini diusulkan oleh Presiden Joko Widodo. Di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja ini, terdapat kepentingan besar para pebisnis tambang, guna mendapat jaminan hukum

SIARAN PERS Untuk Disiarkan Segera Undang-undang Omnibus Law Merampas Wilayah Adat ditengah Ketidakpastian Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat

Di tengah ketiadaan Undang-undang Masyarakat Adat, kondisi Masyarakat Adat saat ini seperti anak kecil yang baru lahir. Tanpa sehelaipun perlindungan dari serbuan investor yang menginvansi wilayah Adat. RUU Masyarakat Adat dan RUU Omnibus Law sebelum disahkan menjadi UU sama-sama masuk dalam program legislasi nasional tahun ini. RUU Masyarakat Adat sudah dua periode DPR RI dibahas, namun gagal sampai tahap pengesahan. Sedangkan RUU Omnibus Law dibuat dengan sangat cepat bahkan dinilai

60 Tahun UUPA dan HTN 2020:  Gerakan Rakyat menyiapkan Manifesto Politik Reforma Agraria dan Aksi Re-Claiming Tanah Air

aman.or.id – Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) bersama Gerakan Buruh, Mahasiswa dan gerakan rakyat lainnya melaksanakan Konferensi Pers merayakan 60 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria No.5/1960 dan Hari Tani Nasional 2020 yang akan jatuh pada 24 September 2020, besok. Konferensi Pers tersebut menghadirkan beberapa pimpinan nasional dari beberapa organisasi rakyat dan mahasiswa, diantaranya KPA, Walhi, AMAN, Konfederasi KASBI, KPBI, STN, dan GMNI. “Tanggal 24 September tentu menjadi momentum bersejarah dan penting,

Rembuk Nasional Gerakan Reforma Agraria: Perubahan Kawasan Hutan dan Industri  Akibatkan Krisis Sosial dan Lingkungan

Penetapan kawasan hutan dan perubahan kawasan menjadi pintu masuk industri-industri baru merebut ruang hidup rakyat. Terjadi perampasan tanah rakyat dan wilayah-wilayah adat, bahkan disertai kekerasan dan kriminalisasi. Tanpa upaya menahan laju kapitaslisme industri, negara bisa mengalami krisis pangan dan lingkungan. Demikian antara lain kesimpulan “Kelompok Krisis Agraria dan Kehutanan” dalam Rembuk Nasional Gerakan Reforma Agraria yang berlangsung secara daring pada Minggu, 20/9/2020. Rembuk Nasional akan berlangsung tiga hari, hingga Selasa,

Jurukng, Jurukng Jolai serta Godukng dalam Warisan Budaya dan Tradisi Laman Kinipan

  AMAN (17/09/2020) Untuk menyimpan padi hasil panen dari ladang, suku Dayak Tomun yang di tinggal di Laman Kinipan mengenal 3 (tiga) jenis tempat penyimpanan padi, yaitu Jurukng, Jurukng Jolai dan Godukng. Ada perbedaan mencolok dari ketiga tempat tersebut, yaitu pada bentuk bangunannya. Bangunan Jurukng biasanya berukuran persegi empat kecil dan umumnya memiliki 6 (enam) tiang pondasi dari kayu Ulin, Jurukng Jolai mirip seperti Jurukng namun memiliki bangunan yang lebih

Panggung Budaya Masyarakat Adat Nusantara Panggung Merawat Ingatan Bangsa

Merawat ingatan bangsa. Itulah yang terasakan ketika menyaksikan Panggung Budaya yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melalui jaringan virtual nasional pada Minggu, 13/9/2020, dari siang hingga sore. Merawat ingatan, bahwa bangsa ini dibangun keberagaman budaya dan Masyarakat Adat. Panggung Budaya ini diselenggarakan dalam rangka Memperingati 13 Tahun Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat atau UNDRIP (United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). “Deklarasi PBB menjadi standar minimum