Firdaus Cahyadi

Presiden Baru Harus Minta Maaf Kepada Masyarakat Adat

AMAN, 19 Agustus 2014. “Sudah 69 tahun keberadaan masyarakat adat di nusantara diabaikan oleh negara, ” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan dalam konferensi pers di Komnas HAM (19/8), “Kami berharap nantinya presiden baru dapat mengadopsi secara menyeluruh hasil dari inkuiri nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan dan setelah itu presiden baru itu atas nama kepala negara dan pemerintahan

Komnas HAM Perlu Kawal Komitmen Jokowi terhadap Masyarakat Adat

AMAN, 19 Agustus 2014. Pemilihan presiden (pilpres) 2014 sudah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menetapkan Jokowi sebagai presiden terpilih. “Bagi masyarakat adat kini saatnya mengawal komitmen Joko Widodo (Jokowi),” ujar peneliti agraria Noer Fauzi di konferensi pers di Komnas HAM hari ini (19/8), “Presiden terpilih Joko Widodo pada saat kampanye telah mengagendakan pembentukan badan independen untuk mengurus konflik agraria wilayah adat, sinkronisasi perundang undangan yang mengabaikan hak-hak masyarkaat

Undangan Media Gathering, “Pekan Masyarakat Adat: Pesan Perjuangan bagi Presiden Baru”

Jakarta, 15 Agustus 2014 Kepada Yth. Rekan-rekan Wartawan Media Massa cetak dan elektronik (online, radio dan televisi) Hal    : Media Gathering, “Pekan Masyarakat Adat: Pesan Perjuangan bagi Presiden Baru” Dengan hormat, Tanggal 9 Agustus, merupakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (The International Day of the World’s Indigenous Peoples) yang telah ditetapkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Fokus Tema Peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia pada tahun 2014 ini adalah

Pemerintah Terbitkan Permendagri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

AMAN, Agustus 2014. Di tengah hiruk pikuk pemilihan presiden (pilpres) pada Juli 2014 yang lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. Dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 itu didifinisikan beberapa istilah, antara lain: 1.    Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul

Seruan Aksi: Desak Bupati dan Kapolres Tapanuli Selatan Hentikan Penggusuran Masyarakat Adat Janjimauli

AMAN, 14 Agustus 2014. Penggusuran masih saja menimpa masyarakat adat. Ancaman pengusuran itu kini menimpa masyarakat adat Janjimauli, Kecamatan. Sipirok, Kabupaten. Tapsel, Sumatera Utara. Menurut Biro OKK AMAN Wilayah Tano Batak Jhontoni Tarihoran via email ke redaksi website AMAN, berulangkali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berencana untuk menggusur paksa wilayah adat Janjimauli. Pembkab sudah melakukan penggusuran sebagian rumah warga sehingga rata dengan tanah. “Sekarang akan segera menggusur wilayah