jakob siringoringo

Audiensi, Pemkab Ende Sambut dan Dukung Rakernas VI AMAN

Ende, NTT (02/12/19), www.aman.or.id – Pagi hari bertempat di kantor Bupati Ende, Jl. Eltari, Kel. Mautapaga, Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Kab. Ende, Dr dr Agustinus G Ngasu, M.Kes terkait persiapan Rapat kerja Nasional (Rakernas) AMAN yang akan diadakan pada 17-21 Maret 2020. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Ketua DAMANNAS Hein Namotemo, DAMANNAS Region Bali Nusa Tenggara Aleta Baun

Menakar Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf: Investasi Tanpa Kepastian Hukum

Malang (29/11/2019), www.aman.or.id – Transisi politik telah berlangsung. Untuk kedua kalinya setelah melewati proses politik yang panjang, Presiden Joko Widodo kembali mengemban amanat rakyat untuk mengomandoi tampuk pimpinan negara. Komitmen politik yang dibangun Presiden Jokowi pada periode pertama adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat). Namun, komitmen itu tersandera oleh dinamika politik yang terjadi dalam tubuh pemerintahannya sendiri. Meski Presiden Jokowi melalui Surat Perintah Presiden (SUPRES) telah memerintahkan

Terbang ke Taiwan, Tindoki Band Jajaki Panggung Perdananya di Luar Negeri

Jakarta, www.aman.or.id – Tindoki, band Masyarakat Adat asal Toraja, terbang meninggalkan tanah air pada Kamis (21/11/2019 ) guna memenuhi undangan Suming Rupi untuk berpartisipasi dalam acara Amis Music Festival (AMF). Taiwan menjadi negara pertama bagi Tindoki dalam perjalanannya manggung di luar negeri. Tahun ini Tindoki diundang ikut berpartisipasi bersama musisi Masyarakat Adat Amis dan musisi lainnya dari negara lain seperti Australia dan Papua Nugini. Tindoki digawangi enam pemuda adat Toraja

Pemerintah Kabupaten Enrekang Serahkan SK Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Adat

Sinjai (26/11), www.aman.or.id – Pemerintah Kabupaten Enrekang menyerahkan empat SK Bupati tentang pengakuan Masyarakat Adat kepada empat komunitas adat: Uru, Pasang, Tondon dan Andulang. Keempat SK diserahkan secara terpisah. Tiga SK diserahkan Bupati Enrekang yang diwakilkan asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hamsir, S.Pd, M.Pd dalam acara Muswil III AMAN Sulsel, Karampuang, Sinjai 26 November 2019. Satunya diserahkan langsung oleh Bupati Enrekang H. Muslimin Bando langsung di Enrekang pada

Musyawarah Wilayah III AMAN Sulawesi Selatan, Resmi Dibuka

Sinjai (25/11), www.aman.or.id – Musyawarah Wilayah III AMAN Sulawesi Selatan hari ini resmi dibuka. Muswil III akan berlangsung dari 25-27 November 2019 di Karampuang, Wanua Topobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Pembukaan dihadiri Gubernur Sulsel yang diwakilkan oleh Staf ahli bidang Pemerintahan, Wakil Bupati Sinjai. Hadir juga Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi. Dalam sambutannya, Rukka menekankan bahwa untuk menjaga kekayaan budaya warisan leluhur seperti bahasa daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten bertanggung jawab

Memperluas Pasar Produk Komunitas Adat dengan Target Turis Mancanegara

Badung, Bali, www.aman.or.id – Gerai Nusantara cabang Bali telah resmi dibuka dalam Kawasan Geo Open Space, Jl. Raya Kedampang 77X Kerobokan Kelod, Badung, Bali pada Rabu, 21/11/2019 lalu. Gedung yang digunakan sebagai outlet Gerai Nusantara Bali adalah bekas pasar modern di Kawasan Kedampang, Denpasar. Dengan menampilkan pemandangan yang masih alami dan banyak terdapat area persawahan menjadi salah satu daya tarik pengunjung untuk ke outlet Gerai Nusantara(GN).  Area yang luas dan

Policy Paper: Pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat di Kabupaten Kepulauan Aru; Upaya Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan

Ringkasan Eksekutif Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan filsafat dasar dalam membangun Indonesia sebagai suatu negara bangsa. Kebhinnekaan adalah sebuah realitas sosial, sedangkan ke Tunggal-ika-an adalah sebuah cita-cita, sekaligus sebagai jembatan emas membangun bangsa Indonesia yang berdaulat, berdikari dan bermartarbat. Makna dari Kebhinnekaan tersebut terkristalisasi dengan lahirnya pengakuan dan perlindungan dari negara tentang keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya di dalam konstitusi UUD 1945. Secara eksplisit Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960