Jeffar

UNRIP_new_ChairCongratulations to the election of Albert Barume as the Chair of UN Expert Mechanisms on the Rights of Indigenous Peoples. As Chief Willy Littlechild described: he has the capacity and experience on works related to indigenous peoples.
Yep. member of the Working Group on IPs under the African Commission on Human Rights, Former Head of ILO pro169 where he led the establishment of the UN Partnership on Indigenous Peoples/UNIP, an author and many more… Congrats again

Selamat atas terpilihnya Dr. Albert Barume sebagai Ketua EMRIP. Beliau memiliki keahlian dan pengalaman luas terkait Masyarakat Adat. Albert adalah salah satu anggota kelompok kerja Komisi HAM Afrika untuk Masyarakat Adat, Mantan Direktur ILO pro169 dimana beliau memimpin pembentukan Kemitraan PBB utk Masyarakat Adat/UNIP, penulis dan banyak lagi. Selamat

http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Selatan Menggelar Musyawarah Wilayah

Banjarmasin 22/1/2016 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 18 – 19 Januari 2016 di Balai Malaris – Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Muswil yang merupakan rapat wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap Pengurus Wilayah (PW) sesuai aturan dalam Anggaran Dasar organisasi AMAN. Acara diawali dengan berbagai diskusi oleh perwakilan komunitas adat anggota AMAN wilayah Kalsel. Dalam diskusi tersebut banyak muncul keluhan

PBB Desak Pemerintah Indonesia Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat di Kepulauan Aru

Kepulauan Aru Terancam Oleh Perkebunan Gula Raksasa Genewa 7/10/ 2015 – Dalam menanggapi pengaduan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) dan Forest Peoples Programme di bawah prosedur tindakan mendesak (Urgent ACTION ), Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut izin Konsorsium PT Menara Group yang merampas lebih dari setengah wilayah Kepulauan Aru untuk perkebunan tebu. Perampasan lahan mengancam tanah dan kelangsungan hidup

AMAN Meminta Majelis Hakin PN Soasio, Tidore Maluku Utara Membebaskan Bokum dan Nuhu Dari Segala Tuntutan Hukum

Jakarta 20/ 9/ 2015 – Bokum (35) dan Nuhu (40), dua orang warga Togutil Akejira sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Soasio, Kepulauan Tidore, Maluku Utara Kasus ini bermula pada penangkapan Bokum dan Nuhu, pada pukul 02.00 Wit tanggal 1 Maret 2015, di Desa Woejerana, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera. Penangkapan dilakukan oleh 10 orang anggota polisi berpakaian preman dengan persenjataan lengkap, Bokum dan Nuhu dibawa dalam pengawalan

Permohonan untuk Pertimbangan atas Situasi Masyarakat Adat Kepulauan Aru, Indonesia, di bawah Prosedur Peringatan Dini dan Aksi Mendesak Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial

Untuk menghindari kerugian yang akan terjadi dan yang tidak dapat diperbaiki, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), organisasi masyarakat adat nasional Indonesia, dan Forest Peoples Programme (“Organisasi Pemohon”) dengan hormat meminta Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (“Komite”) mempertimbangkan situasi masyarakat adat Aru dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, di bawah prosedur peringatan dini dan tindakan mendesak dari Komite. Situasi dimaksud menyangkut pemberian izin oleh Republik Indonesia (“Indonesia” atau “Negara”) untuk perkebunan tebu