Perjuangkan wilayah adat Seko, Amisandi dihukum 7 bulan

Pengadilan Negeri Masamba menjatuhkan hukuman tujuh bulan penjara atas Amisandi, Senin (22/5). Putusan ini menambah daftar panjang kriminalisasi Masyarakat Adat di Indonesia.

Pada persidangan 15 Mei 2017, Amisandi dituntut delapan bulan penjara karena menolak rencana pembangunan PT Seko Power Prima di wilayah adatnya di Seko, Kabupaten Luwu Utara. Persidangan hari ini menyatakan Amisandi melanggar KUHP pasal 335 ayat 1.

Menurut Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), yang mendampingi Amisandi selama proses ini, Amisandi harusnya diberi putusan bebas. “Sejak awal proses sudah banyak yang janggal,” demikian pernyataan PPMAN.

Salah satu kejanggalannya adalah bukti acara pemeriksaan (BAP). Walau mewawancarai beberapa saksi, isi BAP sama. “BAP copy-paste dari satu saksi ke saksi lain,” kata PPMAN. Ditambah pula ada temuan bahwa bukti-bukti yang dilampirkan sewaktu BAP mengandung banyak kesalahan.

Tetapi Amisandi tidak patah arang. “Jeruji besi hanya membatasi badan, bukan pikiran dan semangat,” katanya kepada Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi yang turut menghadiri persidangan.

“Yang terjadi pada Masyarakat Adat di Seko juga terjadi di mana-mana. Lawan kita tidak kecil, dan jalan ini tidak mudah,” tambahnya.

Putusan sidang hari ini menambah panjang daftar kriminalisasi Masyarakat Adat karena mempertahankan wilayah adatnya. Sebelumnya, tigabelas rekan Amisandi telah dipenjara karena perjuangan yang sama. Pada 26 April 2016, Trisno dari Meratus, Kalimantan Selatan yang dihukum empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Batulicin. Dirman dari Huta Tungko Nisolu, Sumatera Utara yang dituntut sepuluh bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Balige, dan kini menunggu persidangan selanjutnya.

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*