Publikasi

Human Rights Watch Desak Pemerintah Sahkan RUU Masyarakat Adat

Jakarta, 23 September 2019 – Human Rights Watch (HRW) bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan konferensi pers peluncuran buku berjudul “Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya; Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran HAM di Indonesia” bertempat di Hotel Century Park, Jakarta. Acara peluncuran buku tersebut menghadirkan empat narasumber, diantaranya; Heather Barr (acting co-director, women’s rights division – HRW), Erasmus Cahyadi (Deputi II Sekjen AMAN Urusan Politik), Devi Anggraini (Ketua Umum

Catatan Akhir Tahun AMAN 2018

Catatan Akhir Tahun 2018 AMAN (Jumat, 21/12) mengusung tema “Senjakala NAWACITA dan Masa Depan Masyarakat Adat” diselenggarakan untuk menilai realisasi komitmen Jokowi-JK selama lima tahun masa pemerintahan dan menilik masa depan Masyarakat Adat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang kini telah kita tapaki. Download Catahu AMAN 2018

RESOLUSI KHATULISTIWA - TAJIO

MUSYAWARAH WILAYAH  ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA SULAWESI TENGAH Khatulistiwa, 29 Agustus 2018   Pada 28-29 Agustus 2018 telah dilaksanakan Musyawarah Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah di Desa Khatulistiwa Komunitas Adat Tajio, Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh ratusan orang utusan dari komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang ada di Sulawesi Tengah.  Selain itu, Musyawarah Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Tengah juga dihadiri oleh Sekretaris

Perda Masyarakat Adat Mamasa Akhirnya Diketuk Palu

Jakarta (11/8), www.aman.or.id – Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat Mamasa menjadi kado yang indah bagi Masyarakat Adat Mamasa, sehari setelah perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Perda ini diketuk palu dalam rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Mamasa pada Jumat (10/8).  Enam dari tujuh fraksi di DPRD Mamasa bulat menyetujui pengesahan Ranperda tentang Masyarakat Adat Mamasa. Keenam fraksi tersebut sebagaimana ditulis mamasanews.com yakni Fraksi PKB dengan juru bicara (jubir)

PERKEMBANGAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PASKA PUTUSAN MK 35/PUU-X/2012

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan judicial review yang dimohonkan oleh AMAN yaitu mengenai hak konstitusional Masyarakat adat atas hutan di wilayah adatnya. Putusan ini dikenal dengan Putusan MK.35/PUU- IX/2012. Putusan MK tersebut mengakui masyarakat adat sebagai penyandang hak dan subjek hukum atas wilayah adatnya, termasuk atas hutan yang ada di dalamnya yang sebelumnya diklaim oleh negara sebagai hutan negara.

Evaluasi Elektoral AMAN

Satu tahun sejak Pemilu 2014, AMAN bekerja sama dengan PT. Prima Analityca telah melakukan sebuah kajian dan evaluasi untuk melihat kembali dan menganalisis kapasitas organisasi AMAN (dan Kader) dalam perluasan partisipasi politik termasuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh AMAN dalam agenda politik elektoral. Dengan tujuan agar hasil kajian dan evaluasi ini menjadi acuan bagi AMAN dalam menyusun metode dan strategi politik dalam upaya memperkuat upaya perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat. Merumuskan dan menyiapkan strategi politik dalam mendorong agenda-agenda