Hukum

Menanti UU Masyarakat Adat, Mengapresiasi Penghargaan Ormas

Jakarta (6/11), www.aman.or.id – AMAN mengapresiasi penghargaan ormas dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, penghargaan paling bermakna dan dinantikan belasan juta Masyarakat Adat di Indonesia adalah Undang Undang Masyarakat Adat. Demikian pernyataan Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi usai menerima penghargaan ormas kategori kebudayaan dari Kemendagri, hari ini di REDTOP Hotel & Convention Center, Jl. Pecenongan No. 72, Gambir, Jakarta Pusat. Rancangan UU Masyarakat Adat sampai saat ini belum disahkan. Kemajuan dalam

Tidak Tercantum di Konstutisi, Tetapi Chili Mengesahkan UU Masyarakat Adat (Bagian 3)

Jakarta (8/10), www.aman.or.id – Secara konstitusionalitas, keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia jauh lebih kuat dibanding di Chili. Karena sejak awal konstitusi kita telah mengakui keberadaannya. Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya  (sebelum amandemen) dengan tegas mengatur hal itu. Pasca amandemen, pengakuan dan pelindungan konstitusional terhadap Masyarakat Adat pun tidak hilang. Hal itu tercantum dalam pasal 18B ayat (2) dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Hal itu ditulis Luthfi Andi Mutty,

Tidak Tercantum di Konstutisi, Tetapi Chili Mengesahkan UU Masyarakat Adat (Bagian 2)

Jakarta (5/10), www.aman.or.id – Semua pihak di Chili kemudian menyadari bahwa perlu ada penanganan yang sungguh-sungguh dan terstruktur untuk mengeluarkan Masyarakat Adat Indian dari kemiskinan. Demikian berita penting dari Chili sebagaimana ditulis anggota DPR RI Luthfi Andi Mutty. Kesadaran kolektif ini menjadi momentum sangat bersejarah bagi Chili. Sekaligus bagi negara-negara lain di dunia, kesadaran kolektif, Pemerintah – Masyarakat Adat – Publik, tersebut sangat menginspirasi. Indonesia diharapkan menjadi satu di antara

Tidak Tercantum dalam Konstitusi, Tetapi Chili Mengesahkan UU Masyarakat Adat

Jakarta (4/10), www.aman.or.id – Masalah kepemilikan lahan nampaknya menjadi persoalan utama Masyarakat Adat di mana pun. Anggota DPR RI Luthfi Andi Mutty mengatakan hal itu sehubungan dengan kunjungan kerja PANJA RUU Masyarakat Adat DPR RI ke Chili, Amerika Latin. Pemuka Suku Indian menjelaskan bahwa Masyarakat Adat di Chili juga menghadapi masalah tanah adat mereka yang dirampas perusahaan. Dalam lawatannya ini, anggota DPR RI Fraksi Nasdem sekaligus pejuang hak-hak Masyarakat Adat

Rise for Climate March, AMAN: Adopt Indigenous Peoples Bill

San Francisco, www.aman.or.id – Indigenous Peoples from across the globe joined the crowd of 30.000 people in a march against climate change on the route to Global Climate Action Summit in the downtown of San Francisco, Saturday (8/9). All participants brought their attributes and some of them dressed up uniquely to echo their common message: reduce GHG emission to combat climate change. Indigenous Peoples and members of local communities participated

Rencana Pekan Budaya Nasional Masyarakat Adat

Jakarta (30/8), www.aman.or.id – Presiden Joko Widodo mengagendakan menerima masukan, baik data dan informasi maupun persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat. Momentum agenda ini menurut Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya melalui asistennya Riyan Suminder akan dipusatkan dalam kegiatan Pekan Budaya Nasional Masyarakat Adat.  Sebelum pelaksanaan Pekan Budaya Nasional Masyarakat Adat, Sekretariat Kabinet akan mengadakan Diskusi Grup Terfokus (FGD) keliling Indonesia. FGD akan menjadi rangkaian aktivitas untuk menjaring masukan-masukan dari komunitas-komunitas adat. “Langsung kita

DPR RI Kawal RUU Masyarakat Adat, Tenaga Ahli Badan Legislatif DPR RI Kunjungi Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Sulawesi Selatan

Jakarta, www.aman.or.id – Hari ini tiga orang Tenaga Ahli Badan Legislatif DPR RI, yaitu Liber Salomo Silitonga, Joko Riskiyono dan Agung Andriwidiyatmoko Sunarno mengakhiri kunjungan kerjanya untuk melihat secara langsung model pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dengan mengacu terhadap realitas empiris Masyarakat Adat di Kabupaten Bulukumba dan Komunitas Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Sulawesi Selatan. Erasmus Cahyadi, Deputi II PB AMAN di Jakarta menyatakan, kunjungan kerja tersebut sebagai bagian dari

Perda Masyarakat Adat Mamasa Akhirnya Diketuk Palu

Jakarta (11/8), www.aman.or.id – Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat Mamasa menjadi kado yang indah bagi Masyarakat Adat Mamasa, sehari setelah perayaan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Perda ini diketuk palu dalam rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Mamasa pada Jumat (10/8).  Enam dari tujuh fraksi di DPRD Mamasa bulat menyetujui pengesahan Ranperda tentang Masyarakat Adat Mamasa. Keenam fraksi tersebut sebagaimana ditulis mamasanews.com yakni Fraksi PKB dengan juru bicara (jubir)