Fitur

Pidato Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Dalam Rangka Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia

(International Day Of The World’s Indigenous Peoples)

Museum Nasional, Jakarta, 9 Agustus 2016

 “Pendidikan, Kebudayaan dan Spiritualitas Masyarakat Adat”

Masyarakat Adat Bangkit Bersatu, Berdaulat !

Masyarakat Adat Bangkit Bersatu, Mandiri !

Masyarakat Adat Bangkit Bersatu, Bermartabat !

Sebelumnya, ijinkan saya mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta Alam Semesta, Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindunganNya dan kepada para leluhur Masyarakat Adat Nusantara atas terselenggaranya serangkaian acara kita di tempat ini, di Museum Nasional, Jakarta. Terimakasih kepada Direktur Museum Nasional dan Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, atas kerjasama dan kesediaannya menerima kita semua, para utusan Masyarakat Adat, para penggiat dan pemandu spritual, para seniman dan budayawan dari seluruh pelosok Nusantara, Pemerintah Indonesia, Komnas HAM RI, para Duta Besar dari Negara-negara sahabat, para mitra, pendukung dan para sahabat dalam gerakan Masyarakat Adat Nusantara.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Sampurasun. Rahayu. Tabea. Horas!

Yang saya hormati :

  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muhajir Effendy.
  • Pelapor Khusus KOMNAS HAM RI tentang Masyarakat Adat, Ibu Sandrayati Moniaga
  • Utusan Kedutaan-Kedutaan Besar Negara Sahabat di Jakarta.
  • Seluruh jajaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan para anggota DPR, DPRD yang hadir.
  • Bapak, Ibu Utusan Masyarakat Adat se Nusantara.
  • Bapak, Ibu, Saudara-saudari para undangan dan hadirin yang saya hormati.
  • Saudara-Saudariku Masyarakat Adat Nusantara yang berbahagia.

Mewakili Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Bapak/Ibu dan Saudara-Saudari semua dalam perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), International Day of the World’s Indigenous Peoples, hari ini, 9 Agustus, yang dinyatakan sebagai hari besar oleh PBB pada tahun 1994 untuk memajukan dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat di seluruh dunia melalui Resolusi Majelis Umum PBB 49/214 tanggal 23 Desember 1994. Pada hari raya ini, kita merayakan pencapaian dan sumbangan yang telah diberikan oleh Masyarakat Adat kepada dunia, kepada kehidupan bersama kita di bumi ini.

9 Agustus diambil dari waktu pertama sekali UN Working Group on Indigenous Population bersidang di Jenewa tahun 1982. Tema perayaan HIMAS dari PBB untuk 2016 ini adalah: Indigenous Peoples’ Right to Education. Dengan tema ini, kita diingatkan betapa pentingnya pendidikan bagi Masyarakat adat. Pendidikan yang sesuai dengan budaya, spritualitas dan kepentingan Masyarakat adat akan memberdayakan mereka, tetapi pendidikan yang merendahkan budaya-budaya lokal yang beragam ini justru akan melemahkan dan bahkan dalam jangka panjang akan memusnahkan Masyarakat Adat. Pendidikan adalah hak. Tetapi pemenuhan hak atas pendidikan ini tidak boleh mengurangi hak azasi manusia, khususnya hak kolektif Masyarakat adat atas budaya dan spritualitasnya. Pemerintah wajib memastikan bahwa sistim pendidikan kita bebas diskriminasi. Masyarakat adat harus mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan selaras dengan budaya mereka dan dalam bahasa ibu yang mereka kuasai.

Bapak, Ibu yang saya muliakan, para undangan yang saya hormati,

Saudara-Saudariku Masyarakat Adat Nusantara yang berbahagia

Hak Masyarakat Adat atas pendidikan ini ditegaskan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat/UNDRIP. Pasal 14 dekrasi ini menyatakan bahwa “Masyarakat Adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan lembaga yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam cara yang sesuai dengan metode budaya mengajar dan belajar mereka”. Tujuan 4 dari Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan juga mengamatkan untuk memastikan akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk kalangan rentan, termasuk disabilitas, Masyarakat Adat dan anak-anak dalam situasi rentan. Bahan UU Sisdiknas kita juga mengamanatkan bahwa “Masyarakat Adat terpencil berhak mendapatkan layanan khusus pendidikan”.

Meskipun berbagai instrumen di atas sudah ada, namun hak untuk pendidikan belum dinikmati sepenuhnya oleh sebagian besar Masyarakat Adat. Demikian juga kesenjangan status pendidikan masih jauh antara Masyarakat Adat dan masyarakat umum.   Data yang tersedia menunjukkan bahwa di seluruh dunia masih terdapat perbedaan mencolok antara Masyarakat Adat dengan masyarakat umum terkait akses terhadap pendidikan, daya serap dan prestasi. Sektor pendidikan tidak hanya mencerminkan sejarah kekerasan, diskriminasi dan marjinalisasi yang diderita oleh Masyarakat Adat, tetapi juga merefleksikan perjuangan atas kesetaraan dan dan penghormatan yang layak atas hak-hak mereka sebagai Masyarakat Adat dan individu.

Pada kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita semua bahwa Indonesia adalah salah satu negara penandatangan pengesahan deklarasi ini. Banyak kemajuan yang kita telah raih sejak pengesahan deklarasi ini sejak 8 tahun lalu, dan masih lebih banyak lagi yang masih harus kita perjuangkan.  Tantangan masih membentang luas di hadapan kita. Pelapor Khusus PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, kami undang hadir bersama kita pada kesempatan ini untuk bisa memaparkannya di hadapan kita. Saya akan bicara saja tentang  kemajuan gerakan kita dan capaiannya di Indonesia.

Bapak, Ibu yang saya muliakan, para undangan yang saya hormati,

Saudara-Saudariku Masyarakat Adat Nusantara yang berbahagia

Indonesia, di awal kemerdekaannya, adalah Negara yang maju dari sisi pengakuan Masyarakat Adat dan hak-haknya. Itu tercermin di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang asli. Bahwa Negara “mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat” yang akan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Bahkan amandemen kedua Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 pada tahun 2001 menempatkan hak Masyarakat Adat sebagai hak azasi manusia. Sayangnya, sampai hari ini, hanya tinggal 8 hari lagi kita merayakan 71 tahun Indonesia merdeka, UU yang amanatkan konstitusi tersebut belum juga ada.

Meskipun berbagai instrumen internasional dan hukum nasional di atas sudah mengamanatkannya, namun pada kenyataannya hak atas pendidikan belum dinikmati sepenuhnya oleh sebagian besar Masyarakat Adat. Demikian juga kesenjangan status pendidikan masih jauh antara Masyarakat Adat dan masyarakat umum.   Data yang tersedia menunjukkan bahwa di seluruh dunia masih terdapat perbedaan mencolok antara Masyarakat Adat dengan masyarakat umum terkait akses terhadap pendidikan, daya serap pelajaran dan prestasi. Sektor pendidikan tidak hanya mencerminkan sejarah kekerasan, diskriminasi dan marjinalisasi yang diderita oleh Masyarakat Adat, tetapi juga merefleksikan perjuangan atas kesetaraan dan dan penghormatan yang layak atas hak-hak mereka sebagai kelompok, sebagai komunitas Masyarakat Adat, maupun sebagai individu warga negara.

Organisasi kita, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, sejak berdiri tahun 1999, terus bergelut dengan masalah-masalah ini, baik di lapangan, maupun di arena pengambilan kebijakan di daerah, nasional dan internasional. Perubahan yang perlahan terus bergulir untuk memastikan bahwa Hak Konstitusioanl Masyarakat Adat atas Pendidikan, Budaya dan Spiritualitasnya diimplementasikan sebagai bentuk dari layanan dasar Negara untuk Masyarakat Adat. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjanji lewat NAWACITA untuk menghadirkan Negara di tengah Masyarakat Adat sebagai pelindung dan pelayan. Salah satu cara terbaik menghadirkan Negara yang budiman adalah melalui pendidikan yang bebas diskriminasi dan sensitif terhadap beragam budaya Masyarakat Adat Nusantara. Walaupun sampai hari ini kita belum melihat dan merasakan Negara hadir sebagaimana dijanjikan dalam NAWACITA, saya menyerukan agar Masyarakat Adat tidak boleh lelah apalagi putus asa untuk terus-menerus mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk melaksanakan komitmennya kepada Masyarakat Adat. Dengan atau tanpa Pemerintah, Masyarakat Adat harus terus bangkit,  terus bergerak, terorganisir  dan terpimpin.

AMAN membuka diri untuk bekerjasama dengan Pemerintah, dalam semangat kemitraan, untuk bersama membenahi sistim dan kelembagaan pendidikan bagi Masyarakat Adat sehingga mampu mengembangkan dan mengendalikan pendidikan bagi generasi penerus masa depan agar tidak punah, tetapi justru berkembang mengikuti jaman tanpa kehilangan jati diri dan identitas budaya. Pendidikan harus kita kembalikan sebagai jalan untuk merealisasikan hak-hak Masyarakat adat, baik yang sudah disepakati dalam berbagai instrument HAM dan perjanjian internasional maupun yang diamantkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Kita teruskan dan tingkatkan upaya-upaya yang selama ini sudah kita kerjakan untuk merestorasi bentuk-bentuk pendidikan berbasis bahasa ibu, keyakinan dan budaya Masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara.

Lewat perayaan ini kita terus mendesak Pemerintah, DPR dan DPD RI agar Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (RUUPPHMA)  menjadi RUU Prioritas untuk dibahas dan disahkan pada masa persidangan di tahun 2017  dan mendesak Presiden Jokowi agar Satgas Presiden untuk Masyarakat Adat segera dibentuk.

Bapak, Ibu yang saya muliakan, para undangan yang saya hormati,

Saudara-Saudariku Masyarakat Adat Nusantara yang berbahagia

Untuk penyelenggaraan HIMAS 2016 ini, AMAN merasa bangga dan bersyukur karena mendapat kesempatan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Dirjen Kebudayaan. Mewakili AMAN saya menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga. Bersama-sama kami menyelenggarakan pekan “Pekan Masyarakat Adat Nusantara (PMAN) di Museum Nasional dari tanggal 4-11 Agustus 2016. Mohon kesediaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Prof. Dr. Muhadjir Effendy untuk membuka secara resmi “Perayaan HIMAS 2016 dengan tema “Pendidikan, Kebudayaan dan Spiritualitas Masyarakat Adat”.

Terakhir saya mewakili Pengurus Besar AMAN mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Pengelola Museum Nasional dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas kebaikan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari semua.

Selamat merayakan Hari Internasional Masyarakat Adat se Dunia.

Masyarakat Adat Bangkit Bersatu, Berdaulat !

Masyarakat Adat Bangkit Bersatu, Mandiri !

Masyarakat Adat Bangkit Bersatu, Bermartabat !

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Sampunrasun. Rahayu. Tabea. Horas!

Jakarta, 9  Agustus 2016

Abdon Nababan

Sekjen AMAN

 

Kalau kita mengamati perdebatan publik yang juga tercermin dalam liputan media massa tanah air, sorotan utama pada hampir seluruh pembicaraan tentang “demokrasi kita” menguatnya pengaruh kapital (politik uang) dalam perebutan jabatan-jabatan politik dalam negeri, mulai dari pemilihan kepala desa, bupati/walikota, gubernur sampai tingkat presiden.

Situasi itu dengan gamblang bisa kita hubungkan bahwa telah terjadi kecenderungan liberalisasi politik, demokrasi semakin menjauh dari falsafah hidup kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, khususnya sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” – Kondisi tersebut merupakan bagian dari perubahan besar dan mendasar yaitu pergeseran nilai hidup dalam Masyarakat Indonesia, dari yang sebelumnya bersifat kolektif (kebersamaan) menjadi semakin individualistik.

Kehidupan bersama sebenarnya sudah mengakar pada budaya politik lokal bangsa-bangsa (nations) hidup dan berkembang sebelum adanya Bangsa Indonesia dimana pengorganisasiannya diwadahi dalam Negara RI. Bangsa atau komunitas merupakan kumpulan individu yang secara turun-temurun hidup bersama dalam satu wilayah terbatas, memiliki tatanan kehidupan yang terbukti mampu menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas yang masih menjalankan sebagian atau seluruhnya dari sistem nilai dan ideologi tersebut ditopang oleh pranata sosial, budaya, ekonomi dan politiknya yang khas, kemudian kita kenal sebagai Masyarakat Adat. Masyarakat Adat adalah mereka yang secara tradisional dan turun-temurun sudah tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural, religius yang erat dengan lingkungan ekosistem lokalnya. Setiap komunitas masyarakat adat memiliki kekhasan sendiri, baik dalam sistem politik, sosial budaya dan sistem pengelolaan sumberdaya sendiri.

Sejatinya, hak asal usul Masyarakat Adat atas wilayah adat sampai mengatur kehidupan sendiri bersama komunitas (community-based self-governance) dijamin dalam konstitusi kita sebelum amandemen, yaitu pada Pasal 18 UUD 1945, sesudah amandemen menjadi Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3).  Mengacu pada pasal-pasal ini, Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang diakui secara internasional, telah lebih dahulu mengakui dan secara hukum melindungi hak-hak asal-usul, termasuk komunitas masyarakat adat.

Sayangnya, dalam realitas perjalanan kita sebagai bangsa merdeka menunjukkan hal  sebaliknya. Hak Masyarakat adat untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri berdasarkan hak asal-usul itu secara sistematis dihilangkan oleh pemerintah (sebagai penyelenggara negara) dengan berbagai instrumen yang mengatas-namakan negara.

Pertama, dengan menerapkan (memaksakan) konsep tanah negara dan hutan negara sebagai interpretasi sepihak atas Pasal 33 UUD 1945, pemerintah mengambil-alih secara paksa wilayah-wilayah adat dan sumberdaya di dalamnya.

Ke dua, dengan menerapkan penyeragaman konsep desa secara membabi buta, pemerintah telah menghancurkan otonomi pemerintahan adat lokal (community-based self governance).

Ke tiga, dengan menerapkan konsep pembinaan teritorial TNI (dulu ABRI) sampai ke tingkat desa secara berlebihan. Pemerintah berhasil mengontrol dan mematikan inisiatif-inisiatif komunitas masyarakat adat dalam membangun dirinya sendiri.

Ke empat, dengan perubahan demokrasi Pancasila “permusyawaratan perwakilan” menjadi demokrasi liberal  yang dikendalikan oleh partai-partai politik bersifat oligarki. Masyarakat adat pada perjalanannya menjadi sangat minoritas dalam jumlah pemilih sehingga kehilangan kesempatan mengutus perwakilannya sebagai representasi politik dalam Negara RI.

Masyarakat adat, sebagaimana diekspresikan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada bulan Maret tahun 1999 sangat yakin bahwa secara keseluruhan sistem politik dan hukum kita terkini sama sekali tidak berpihak, apalagi melindungi hak-hak adat. Ada yang sangat salah dengan negara ini sehingga harus ditata-ulang, khususnya dalam hubungan ‘Negara’ dengan masyarakat adat.  Perubahan radikal hanya bisa dilakukan jika kita mau merubah pandangan pertama-tama tentang masyarakat adat yang selama ini dikampanyekan penguasa “ilmu” dan modal global sebagai kumpulan orang terbelakang, terasing dan tuna-budaya.

Pada dasarnya masyarakat adat telah memiliki sistim demokrasi sendiri, lengkap dengan mekanisme pertahanan sendiri terhadap berbagai ancaman dan perusakan dari luar, juga pengaturan penggunaan sumber daya untuk menjaga kepentingan bersama atas sumber daya alam dalam jangka panjang. Mereka pun pada tingkat yang berbeda-beda telah berinteraksi dan beradaptasi dengan dunia luar. Hanya saja mekanisme adaptasi dan pertahanan diri itu terkacau-balaukan oleh gempuran sangat keras dan terus menerus disertai dengan pengurasan kekuatan masyarakat adat.

Celakanya, tindakan-tindakan tersebut difasilitasi, didorong bahkan dilakukan oleh birokrasi pemerintah bersama institusi pemerintah lainnya.  Gempuran yang sangat keras terhadap Masyarakat Adat adalah penghancuran sistim politik lokal yang dikenal dengan demokrasi deliberatif, pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah-mufakat.

Bagi Masyarakat Adat, keputusan paling mulia adalah keputusan yang diambil secara musyawarah dimana keputusan diambil berdasarkan akal paling sehat hasil melalui pergulatan pemikiran seluruh kalangan warga adat. Sementara keputusan yang paling rendah nilainya adalah keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dimana keputusan diambil atas kepentingan pragmatis warga yang paling banyak. Kepentingan pragmatis warga yang paling banyak inilah yang kemudian menjadi persoalan demokrasi kita hari ini.

Kedaulatan rakyat dikerangkeng dalam nilai pragmatisme individual warga negara. Di masa lalu, pemerintah berusaha keras “mematikan” perangkat-perangkat demokrasi di komunitas Masyarakat Adat, sebaliknya di sisi yang lain pemerintah malah melegitimasi kekuasaan-kekuasaan di luar Masyarakat Adat untuk masuk dan menguasai Masyarakat Adat dengan membuat atau membiarkan hidup lembaga-lembaga adat buatan pemerintah atau lembaga-lembaga adat yang merepresentasikan kekuasaan-kekuasaan feodal lama di tengah-tengah Masyarakat Adat  (Kekuasaan lama pada zaman kejayaannya juga pernah menindas Masyarakat Adat)

Negara harus berubah – kalau ingin bangsa ini selamat dan masih dalam persatuan yang berdaulat. Pada saat kita menyongsong liberalisasi perdagangan dan investasi global, ini sangat penting. Negara harus memulihkan hak-hak adat dan menegakkan otonomi lembaga-lembaga adat sehingga mereka mampu mempertahankan diri dan jika dibutuhkan mampu melakukan ‘perlawanan’ terhadap berbagai pelanggaran hak politik, sosial, ekonomi dan budaya mereka.

Intervensi negara terhadap sistem politik Masyarakat Adat harus dikurangi seminimal mungkin sehingga kekuatan adat yang masih dimiliki oleh sebagian besar rakyat Indonesia bisa difungsikan untuk menata kembali struktur dasar ‘negara-bangsa’ Indonesia. Negara harus menjamin kepastian hukum atas hak-hak adat sebagai prasyarat bagi pembangunan bangsa yang mengandalkan kekuatan masyarakatnya, termasuk kekuatan untuk menentukan pilihan pembangunan terbaik bagi dirinya sendiri sesuai kemampuan dan cita-cita mereka tentang masa depan yang lebih baik.

Agenda ke depan. Gerakan masyarakat adat menuju otonomi asli (kedaulatan rakyat) sebagai bagian dari gerakan sosial harus memastikan bahwa sistem politik kita menganut demokrasi partisipatif (participatory democracy) yang menjamin keterlibatan langsung warga Masyarakat Adat dalam seluruh proses pembuatan kebijakan dan hukum yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung kehidupannya.

Jalan ke arah ini masih mungkin diupayakan, termasuk dengan memanfaatkan “ruang politik terbatas” yang tertuang dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu yang baru saja disahkan DPR RI semata-mata untuk menjadi pijakan awal melakukan perubahan tatanan politik yang lebih mendasar.

Sistem politik baru (masih berupa cita-cita) harus mengakomodasi keragaman sistem-sistem politik yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk membebaskannya dari intervensi luar secara berlebihan (biasanya birokrasi dan DPP/DPW parpol). Diperlukan perubahan mendasar terhadap sistem PEMILU agar memungkinkan keikut-sertaan partai politik lokal dan calon independen dari Masyarakat Adat (tanpa partai politik) bersaing memperebutkan posisi di DPR, DPRD (kabupaten dan provinsi). Untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan di samping presiden, bupati dan gubernur juga harus dipilih secara langsung oleh rakyat yang hidup di wilayah pemilihan itu.

Untuk tingkat nasional atau pusat, perlu mempertimbangkan kembalinya utusan khusus bagi golongan-golongan yang tidak memungkinkan mereka memasuki arena politik demokrasi liberal ini. Juga perlu dipikirkan agar utusan-utusan golongan tersebut memiliki hak politik kolektif yang kuat dalam menentukan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang beragam baik suku maupun agamanya.

Dengan keyakinan bahwa perubahan mendasar hanya akan terjadi kalau dimulai dari “desa/kampung” maka posisi dan peran masyarakat adat – penduduk pedesaan lainnya menjadi sangat penting, antara lain dengan terus-menerus membangun otonomi asli yang berakar pada budaya politik lokal dan kearifan adat. Menerapkan demokrasi partisipatif dalam pengambilan keputusan bersamaa di tingkat komunitas. Menumbuh-suburkan keberanian politik pemimpin-pemimpin lokal “merebut” hak politik komunitas adatnya untuk membangun kesepakatan-kesepakatan bersama di kalangan Masyarakat Adat yang terkait dengan “posisi Masyarakat Adat terhadap negara, modal dan nilai-nilai baru”. Dari kepemimpinan politik tingkat komunitas inilah Masyarakat Adat kemudian memperkuat dirinya memimpin perubahan pada tingkat yang lebih luas tingkat kabupaten, baru kemudian memasuki arena advokasi di tingkat provinsi, nasional dan internasinal.

Indonesia sebagai negara-bangsa, bangunan utamanya adalah komunitas-komunitas Masyarakat Adat, perlu secara pro aktif mendorong dan mengambil kepemimpinan dalam perumusan instrumen-instrumen hukum internasional yang melindungi hak-hak Masyarakat Adat. Kenapa kita tidak memulai proses pemulihan martabat dan harkat bangsa ini dengan menempatkan keragaman adat kita sebagai warisan yang luhur, sebagai sumber ikatan kebersamaan kita sebagai bangsa? Bhinneka Tunggal Ika! ****Abdon Nababan****

Audiensi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan Baleg DPR 20 Mei 2015

Percepat Pembahasan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUUPPHMA) Untuk Segera Disahkan Jakarta 20/5/ 2015 – Audiensi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Badan Legislasi DPR berlangsung di Ruang Rapat Badan Legislasi Gedung Nusantara (20/5/2015 jam 11:00). Dalam acara audiensi ini turut hadir Sekjen AMAN Abdon Nababan, Deputi II PB AMAN Rukka Sombolonggi’, Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara Jhon Toni Tarihora, Perempuan AMAN Silvi Motoh, Erasmus Cahyadi Direktur Advokasi PB AMAN serta

PLEDOI BAHTIAR SABANG KORBAN KRIMINALISASI, KORBAN UUP3H

SIARAN PERS NOMOR: 15/A/AMAN-SS/V/2015 BAHTIAR SABANG KORBAN KRIMINALISASI, KORBAN UUP3H. Perampasan tanah kelola rakyat terus-menerus terjadi, baik dengan alasan konsesi maupun dengan alasan lainnya termasuk kawasan hutan atau tanah milik negara. Rezim baru Jokowi-JK yang oleh banyak pihak digadang-gadang akan mendukung pelaksanaan reforma agraria ternyata menemui kekeliruan, hal tersebut tidak lepas dari kekeliruan melihat posisi kelas dan kepentingan yang dibawanya sehingga menempatkan Jokowi-JK sebagai bagian dari perjuangan rakyat. Salah satu

Credit Union Pancur Kasih Fasilitasi Strategic Planning CU di Rumah AMAN

Jakarta 22 November 2013. “Kebutuhan terhadap pengembangan dan pemberdayaan  ekonomi komunitas masyarakat adat sudah menjadi perhatian serius Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sejak Kongres AMAN ke-III di Pontianak dan IV di Tobelo. AMAN selalu mengundang pengurus CU Pancur Kasih untuk membagikan pengalamannya. Pada Rakernas AMAN ke III di Palangkaraya Februari 2013 lalu ada sarasehan digelar secara khusus dan penandatanganan MOU dengan CU Pancur Kasih,”ujar Mahir Takaka Deputi III PB AMAN membuka