Tokoh

Reinhard Sinaga, Pelestari Seni Budaya dan Tradisi Batak Sianjur Mula-Mula

Namanya Reinhard Sinaga. Ia lahir pada  1 Oktober 1987 dan menempuh jenjang pendidikan D3 Keperawatan, lulus tahun 2009. Setahun kemudian Reinhard diterima bekerja di Rumah Sakit Martha Friska – Medan, pada Bagian Catheterisasi Jantung. Setelah bekerja selama satu setengah tahun di sana Reinhard mendapat banyak pengalama hidup. Selanjutnya dalam melakukan therapy ini Reinhard mulai melakukan kolaborasi pengobatan medis (modern)  dengan pengobatan tradisional. “Ada begitu banyak orang mendapat penyakit yang tidak

Selamat Jalan Srikandi Pejuang Adat Karunsi'e Dongi

Perjuangan Ibu Werima selama Hidupnya Werima Mananta, tumbuh dan besar di lokasi pengungsian Provinsi Sulawesi Tengah, saat pergolakan DI/TII Kahar Mudzakkar pada tahun 60-an. Setelah sekian lama mengungsi, ibu Werima kembali ke kampong halamannya pada tahun 2002 dengan niat membangun kampong, tetapi yang ditemuinya   kampungnya (Dongi) sudah menjadi area Tambang Nikel oleh PT Inco ( pada saat itu) dan sekarang menjadi PT. VALE kampong tempat kelahiran ibu Werima sebahagian berubah

Salah Satu Kader Terbaik Masyarakat Adat Mendaftar Sebagai Calon Anggota DPD RI

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jakarta, 22 April 2013,Mahir Takaka, secara resmi mendaftarkan diri sebagai Calon DPD RI untuk Pemilu 2014 pada tgl 22 Aprl 2013. Pria kelahiran Seko-Kabupaten Luwu Utara, 6 Agustus 1971 adalah bapak dua orang puteri yang selama hampir 2 dekade terakhirbekerja untuk masyarakat.Saat ini Mahir menjabat sebagai Deputi III Sekjen AMAN untuk Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Pengukuhan Pengurus Baru BPRPI - Pengurus AMAN Sumatera Utara

60 Tahun BPRPI 19 April, 2013 Deli Serdang. Organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia, kini telah berusia 60 tahun. Organisasi yang pernah dipimpin oleh Almarhum Abah Afnawi Noeh ini turut serta melahirkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 1999. Pada usianya yang ke-60, BPRPI mengukuhkan Pengurus Baru yang juga sekaligus menjadi Pengurus AMAN Sumatera Utara. Pengukuhan berlangsung di Kampong Menteng, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, tepat pukul 11.00. Para

60 tahun BPRPI

Seminar; “Registrasi dan Legalisasi Wilayah Adat Rakyat Penunggu”. Deli Serdang, 17 April, 2013. Di tanah adat rakyat penunggu, Kampong Menteng, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,  telah dilaksanakan seminar dengan topik registrasi dan legalisasi wilayah adat rakyat penunggu. Dalam seminar ini ada lima nasumber hadir. Dari akademisi dan peneliti rakyat penunggu, DR. Edi Ihsan  Jailani, utusan dari pemerintah Sumatera Utara. DR. Dianto Bachriadi, Komisi Nasional Hak Azazi Manusia, dari Badan

Siaran Pers Bersama AMAN SAMDHANA, Perjuangkan Tanah Leluhur, Aleta Ba’un Raih Goldman Enviromental Prize 2013.

Jakarta, 16 April 2013-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyambut gembira atas penghargaan Goldman Enviromental Prize 2013 kepada Aleta Ba’un yang biasa dikenal dengan Mama Aleta, yang juga anggota Dewan AMAN Nasional (DAMANAS) mewakili Region Bali Nusa Tenggara (Bali Nusra). Mama Aleta terpilih melalui penjurian internasional berdasarkan nominasi rahasia oleh suatu jaringan kerja berbagai organisasi dan para penggiat di bidang lingkungan hidup. Mama Aleta menerima langsung Goldman Environmental Prize 2013 dalam

RUU PPHMA Resmi Menjadi RUU Inisiatif DPR

Jakarta, 11 April 2013. Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat  (RUU PPHMA), hari ini (11/4) resmi menjadi RUU inisiatif DPR. RUU PPHMA merupakan salah satu hasil Rapat Paripurna DPR RI ke-20 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II Paripurna, Lantai 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri 336 orang anggota dari berbagai fraksi itu berlangsung lancar, tanpa memakan waktu lama dan perdebatan sengit. Pendapat fraksi-fraksi

RUU P2H Maju ke Paripurna, Koalisi Siapkan Judicial Review

Jakarta, 9 April 2013, Hasil audiensi AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil dengan Komisi IV DPR-RI Senin (8/4) kemarin, ternyata tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan koalisi. Meski sejumlah pasal dalam RUU itu dianggap koalisi bermasalah. Komisi IV tetap akan membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P2H) ke Paripurna DPR tanggal 12 untuk disahkan. DPR berpandangan RUU tersebut digunakan untuk tindakan pemberantasan dan meminimalisir praktik usaha pertambangan dan perkebunan di kawasan