Tokoh

RUU PPHMA Resmi Menjadi RUU Inisiatif DPR

Jakarta, 11 April 2013. Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Adat  (RUU PPHMA), hari ini (11/4) resmi menjadi RUU inisiatif DPR. RUU PPHMA merupakan salah satu hasil Rapat Paripurna DPR RI ke-20 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II Paripurna, Lantai 3, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam Rapat Paripurna yang dihadiri 336 orang anggota dari berbagai fraksi itu berlangsung lancar, tanpa memakan waktu lama dan perdebatan sengit. Pendapat fraksi-fraksi

RUU P2H Maju ke Paripurna, Koalisi Siapkan Judicial Review

Jakarta, 9 April 2013, Hasil audiensi AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil dengan Komisi IV DPR-RI Senin (8/4) kemarin, ternyata tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan koalisi. Meski sejumlah pasal dalam RUU itu dianggap koalisi bermasalah. Komisi IV tetap akan membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P2H) ke Paripurna DPR tanggal 12 untuk disahkan. DPR berpandangan RUU tersebut digunakan untuk tindakan pemberantasan dan meminimalisir praktik usaha pertambangan dan perkebunan di kawasan

RUU P2H Denies Legal Reform on Forestry

Jakarta, 4 April 2013 – Amid the unsettled forestry affairs and the efforts of Indigenous Peoples and civil societies to push the policy changes to be more equitable, Government and Commission IV of the House of Representatives (Komisi IV DPR RI) are accelerating the adoption of the Act on Eradication of Forest Destruction (UU P2H). The Indigenous Peoples’ Alliance of the Archipelago (AMAN) and Coalition of Civil Society for Forest

RUU P2H Tak Cerminkan Kerangka Reformasi Hukum Sektor Kehutanan

Jakarta, 4 April 2013.Di tengah carut-marut persoalan kehutanan yang belum terselesaikan, dan di tengah upaya Masyarakat Adat dan masyarakat sipil untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih berkeadilan. Pemerintah bersama dengan Komisi IV DPR-RI saat ini tengah mempercepat lahirnya UU tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P2H). AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan sudah menyampaikan penolakan RUU P2H ini ke DPR-RI Senin (1/4) kemarin. Saat itu Wakil Ketua DPR Pramono

Segerakan Bantuan Kemanusiaan  District Kwoor Tambrauw, Papua Barat

Sejak November 2012 hingga Februari 2013, 643 jiwa warga masyarakat adat di Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, menderita busung lapar atau gizi buruk dan gatal-gatal. Wabah ini telah menyebar dibeberapa kampung yaitu kampung Jocjoker, Kosefo, Baddei, Sukuweis dan Krisnos.(http://www.aman.or.id/2013/03/30/bencana-kematian-dan-kelaparan-di-district-kwoor-kab-tambrauw-papua/) 135 warga dilaporkan meninggal akibat tidak adanya pelayanan kesehatan dari pemerintah di Distrik Kwoor. Sehingga warga harus berjalan kaki ke kampung lain untuk mencari pengobatan. Sarana dan prasarana kesehatan serta