Berita

Konsultasi Regional Bersama Pelapor Khusus PBB, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kecam Aktifitas Industri Ekstraktif Tanpa Persetujuan Masyarakat Adat

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kuala Lumpur, 12 Maret 2013,- Bertempat di Vivatel Hotel, Kuala Lumpur hari ini berlangsung Konsultasi Regional masyarakat adat Asia bersama Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat. Konsultasi ini akan berlangsung selama dua hari dan akan membahas tiga isu tematik, diantaranya terkait tanah, wilayah dan sumberdaya alam dengan focus kepada industri ekstraktif, isu militarisasi dan dampak-dampaknya, serta isu penentuan nasib sendiri dan identitas masyarakat

Surat Kecaman pada PT TPL

Jakarta, 11 March 2013 H.E Mr. Zulkifli Hasan Minister of Forestry, Republic of Indonesia Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jl. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta Pusat 10270 Telp. +6221 5731820 / +6221 5700278 Fax. +6221 5700226 H.E Mr. Timur Pradopo Head of Indionesian Police Force Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110 Telp. +6221 7218001 / +6221 7260306 Fax.

AMAN sampaikan materi pokok yang harus diatur RUU PPHMA

Jakarta/ Baleg DPR 7 Maret 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memenuhi undangan Badan Legislasi (baleg) DPR untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU serta memberikan pandangan dan masukan terkait RUU PPHMA yang telah disusun DPR dan baru disosialisasikan pada Februari lalu. Dalam proses awal penggodokan undang-undang ini, AMAN telah berinisiatif menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat pada Baleg, agar masyarakat adat mendapat pengakuan dan perlindungan dari

Polisi Sumut Semena-mena, Puluhan Advokad Pun Bela Korban TPL

[MEDAN] Puluhan advokad dan aktivis menyatakan kesediaan untuk membantu 31 orang warga di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), yang ditahan oleh polisi akibat bentrokan dengan aparat. Pembelaan hukum itu diberikan advokad karena menilai polisi terlalu semena-mena saat melakukan penangkapan. “Kami sudah melakukan koordinasi dalam mendampingi masyarakat yang dijadikan tersangka oleh polisi. Tindakan polisi ini sudah sangat berlebihan, sebab tidak melihat permasalahan ini secara jernih, dan tidak mengetahui sejarah,” ujar