Siaran Pers

Pernyataan Sikap:  Bahaya Liberalisasi Pasar Tanah, Tolak Rancangan Undang-Undang Pertanahan

Jakarta, 13 Agustus 2019, www.aman.or.id – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP), yang menyangkut hajat hidup orang banyak saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah. Tanpa mempertimbangan kualitas RUUP dan situasi agraria saat ini, pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) bersikukuh mengesahkan RUUP pada September nanti. Sementara itu, Indonesia tengah mengalami 5 (lima) pokok krisis agraria, yakni: (1) Ketimpangan struktur agraria yang tajam; (2) Maraknya konflik agraria struktural; (3) Kerusakan

TOLAK RUU PERTANAHAN : 13 BAHAYA RUU PERTANAHAN JIKA DISAHKAN

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) awalnya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Selain menjawab persoalan konflik Agraria, RUU ini juga diharapkan dapat mengatur pengelolaan tanah dengan mempertimbangkan sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pemerintah beranggapan bahwa RUU ini akan melengkapi UU Pokok Agraria yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan aktual pertanahan. Namun sayangnya, draft terakhir RUU Pertanahan per tanggal 22 Juni 2019 belum dapat menjawab

Siaran Pers: “Keistimewaan bagi Konsesi Sawit adalah Langkah Inkonstitusional yang Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat”

SIARAN PERS KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) DAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) ATAS SURAT EDARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NO. TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 “Keistimewaan Bagi Konsesi Sawit Adalah Langkah Inkonstitusional yang Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat” Jakarta, 09 Mei 2019 Baru saja Presiden RI melakukan rapat kabinet terbatas (3/5) dan menginstruksikan percepatan penyelesaian konflik agraria yang dihadapi rakyat dengan konsesi swasta dan BUMN. Beberapa hari kemudian, Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian,

Pers Release AMAN Terkait Sikap Politik Organisasi dalam Pemilu 2019

Berikut adalah tanggapan AMAN sehubungan dengan pemberitaan media South China Morning Post berjudul “Indonesia election: unimpressed with both Jokowi and Prabowo, 32 organisations urge people to abstain from voting in #SayaGolput movement” dan media matamatapolitik.com serta beredarnya pesan berantai melalui media sosial yang menyatakan bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan bagian dari 32 organisasi yang menyatakan sikap akan golput. Terhadap berita-berita tersebut, kami merasa perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

Siaran Pers : Ruu Masyarakat Adat : Keberlangsungan Hidup Bangsa Indonesia ke Depan

Jakarta, AMAN.or.id—Lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil yang peduli akan isu perempuan, lingkungan, masyarakat adat dan demokrasi berkumpul pada 1 Agustus 2018 di Jakarta untuk urun rembug mengenai substansi RUU Masyarakat Adat. Saat ini, RUU yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan para pendukungnya, masih dalam proses persetujuan di DPR. RUU ini perlu mendapatkan dukungan dari kelompok masyarakat sipil yang lebih luas. Ini mempertimbangkan bahwa Masyarakat Adat adalah