Masyarakat adat, kunci Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bogor, 3 Agustus 2017 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), PEREMPUAN AMAN dan Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) mengadakan tiga hari dialog dan konsultasi nasional tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), di Bogor pada  1-3 Agustus 2017. Acara ini dihadiri oleh unsur masyarakat adat khususnya perempuan adat, LSM dan perwakilan pemerintah dalam hal ini Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama dengan Komnas Perempuan.

Minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses-proses yang berkaitan dengan TPB terutama di tingkat nasional menjadi alasan utama diadakannya dialog dan konsultasi ini. Para perwakilan masyarakat adat melalui AMAN dan PEREMPUAN AMAN mendesak pemerintah untuk segera melibatkan mereka dalam proses konsultasi dan advokasi kedepannya. Keterlibatan masyarakat adat khususnya perempuan adat harus dipastikan jika pemerintah Indonesia ingin mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama oleh 193 Negara Anggota PBB, termasuk Indonesia, pada tahun 2015 lalu. Para perempuan adat yang hadir dalam konsultasi tersebut menyayangkan fakta dimana pembangunan berkelanjutan yang digadang-gadang oleh pemerintah selama ini mengakibatkan banyak konflik, kekerasan, diskriminasi, dan berbagai permasalahan sosial lainnya didalam wilayah adat.

Sekertaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi, dalam kata sambutannya menyampaikan harapan dan pesan kepada Bappenas selaku koordinator TPB nasional “Jadi jangan sampai hanya dikendalikan industri/korporasi dan wilayah adat diambil tanpa sepengetahuan MA dan kita terusir dan dikriminalkan, mudah-mudahan ini dipertimbangkan karena BAPPENAS yang bertanggung jawab untuk tentukan arah pembangunan”. Sejalan dengan Sekjen AMAN, Ketua Umum PEREMPUAN AMAN, Devi Anggraini, juga menegaskan tentang pengakuan peran perempuan adat “Kami lihat TPB adalah suatu tempat untuk tunjukkan di mana perempuan adat berkontribusi besar pada pembangunan, selain pengakuan, kami ingin ambil peluang untuk menempatkan partisipasi secara penuh” tegasnya.

Masyarakat adat mempunyai keterikatan budaya yang kuat dengan tanah, hutan dan air, yang menjadi dasar pembentukan identitas, kebudayaan dan mata pencaharian mereka. Melalui beragam cara hidup dan sistem pengetahuan bersama dengan pengelolaan sumberdaya berkelanjutan dan praktek-praktek konservasi yang mereka miliki, masyarakat adat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini yang belum terakomodasi dalam konsultasi TPB yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat nasional. Jika melihat kembali janji TPB, ‘Leaving No One Behind’ atau Tidak meninggalkan siapa pun, maka masyarakat adat harus terlibat dan berpartisipasi penuh dalam setiap proses dan usaha perwujudan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan tercapai pada tahun 2030.

Sekretaris Jenderal AIPP, Gam Awungsi Shimray, menegaskan “Penting untuk kita lihat bersama bahwa 92% dari 169 target TPB didasarkan pada nilai-nilai dan standar HAM internasional, oleh karenanya jika pemerintah Indonesia melindungi, menghormati dan mewujudkan hak-hak masyarakat adat, maka pemerintah sedang berada di jalan yang benar guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.” Selain itu, perwakilan Bappenas, Ahmad Karim, mengakui bahwa masyarakat adat belum dilibatkan dalam proses konsultasi nasional selama ini “Jadi pembangunan yang melibatkan isu masyarakat adat masih jomplang jika dibandingkan dengan isu gender, disabilitas, dan lain sebagainya. Dalam pembahsan RPJMN pun belum ada kementerian yang membahas tentang isu masyarakat adat.” jelasnya. Dalam  kesempatan yang sama Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga, menegaskan “Posisikan

TPB ini sebagai daftar pemenuhan HAM yang memang harus dilakukan pemerintah dan mari pastikan cara-cara pencapaian itu harus didasarkan prinsip HAM, termasuk penghormatan hak masyarakat adat dan perempuan adat”. Pada bulan Juli lalu dikeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dalam waktu 6 bulan sejak Perpres dikeluarkan harus dibuat Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Masyarakat adat termasuk perempuan adat berharap dapat dilibatkan secara penuh dalam penyusunan RAN dan RAD sebagai usaha untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, termasuk perempuan adat, dalam program-program TPB kedepannya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*