Masyarakat Sipil menyikapi Uji Materi UU 32/2009 dan UU 41/1999

Pengantar:
Berikut adalah pernyataan sikap bersama organisasi masyarakat sipil menentang uji materi UU 32/2009 dan UU 41/1999 yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) saat konferensi pers pada 6 Juni 2017.

****

 

Organisasi Masyarakat Sipil Mengajukan Permohonan Pihak Terkait
Dalam JR UU 32/2009 dan UU 41/1999

Jakarta, 6 Juni 2017 – Peringatan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh kemarin (5 Juni 2017) diperingati dengan situasi penuh keprihatinan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa korporasi yang tergabung dalam asosiasi pengusaha hutan dan perkebunan (APHI dan GAPKI) telah mengajukan Judicial Review terhadap UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Bagi Kami, Organisasi Masyarakat Sipil yang memiliki concern dan bekerja dalam upaya penegakan hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia menilai permohonan judicial review yang dilakukan oleh APHI dan GAPKI sebagai upaya pelemahan hukum. Permohonan mereka merupakan bentuk respon dari korporasi terhadap upaya penegakan hukum yang tengah coba dijalankan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dengan menggunakan dalil kerugian yang ditimbulkan akibat 4 (empat) pasal yang dimohonkan untuk direview, khususnya dalam kasus kebakaran hutan dan lahan gambut.

Kami, Organisasi Masyarakat Sipil menilai upaya yang dilakukan oleh korporasi sebagai bentuk ancaman bagi upaya penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. kami mengkhawatirkan jika permohonan judicial review korporasi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga Negara dan lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap hak-hak warga Negara akibat pencemaran yang dilakukan, serta pelanggaran terhadap hak hidup masyarakat adat yang pengetahuan dan kearifan lokal yang dimilikinya sesungguhnya dijamin sepenuhnya dalam Konstitusi dan Undang-Undang.

Mengingat UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan benteng terakhir bagi perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup dan kehidupan manusia, maka kami mengajak public yang memiliki hak konstitusi yang juga akan terancam jika pasal-pasal krusial dalam UU 32/2009 ini dihapuskan, untuk mengawal secara bersama-sama proses Judicial Review yang sedang berlangsung ini. Nyalakan tanda bahaya, melawan lupa terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kemanusiaan yang dilakukan oleh korporasi.

Kami, organisasi masyarakat sipil siap menjadi benteng pertahanan UU 32/2009.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*