Siaran Pers: AMAN tagih Pemerintah Sahkan RUU Masyarakat Adat dan Satgas Masyarakat Adat


Medan
, Sumatera Utara – Hingga akhir 2016, pemerintah belum juga mengambil tindakan signifikan untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat di Nusantara. Kekerasan dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat masih berlangsung, bahkan semakin memburuk akibat keterlibatan aparat militer di beberapa kasus.

Hal tersebut disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Gedung Binagraha Pemprov Sumatera Utara pada Kamis (15/12/2016). AMAN memaparkan bahwa sekitar 70 juta Masyarakat Adat di Nusantara belum mendapat pengakuan dan perlindungan negara. Bahkan, aparat pemerintah terkadang lebih mengutamakan kepentingan korporasi dibandingkan hak-hak Masyarakat Adat.

Di lain sisi, AMAN juga mengapresiasi bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat telah dimasukkan ke dalam daftar RUU Prioritas 2017, bersama dengan 48 RUU lainnya. Walau demikian, RUU Masyarakat Adat belum pasti akan dibahas pada 2017 karena masih menanti Sidang Paripurna DPR yang jadwalnya tidak dipublikasikan.

Hal yang sama terjadi pula dalam upaya AMAN mendorong Satuan Tugas Masyarakat Adat (Satgas Masyarakat Adat). Sampai saat ini, belum ada titik terang apakah Presiden Joko Widodo akan membentuk Satgas Masyarakat Adat.

Catatan akhir tahun AMAN ini disampaikan pada acara Dialog Nasional, Penyampaian Catatan Akhir Tahun, dan Penyerahan Peta Wilayah Adat yang bertajuk “Merespons Situasi Terkini Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat”. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut adalah Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sumatera Utara Elisa Marbun, Kapolda Sumatera Utara yang diwakili oleh Kasubdit IV Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, AKBP R. Simatupang, Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan.

Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya  mengungkapkan dukungannya, karena masyarakat adat yang plural bisa menjadi kekuatan bagi Sumut. Ia juga berharap agar masyarakat adat yang terdiri dari berbagai suku dan latar belakang untuk terus bersatu. Masyarakat adat memegang peranan penting dalam pembangunan, oleh karena itu ia berharap UU dan aturan mengenai masyarakat adat segera disahkan untuk memperkuat peran masyarakat adat.

panel-dialog-nasionalMenurut Abdon, Dialog Nasional AMAN ini merupakan langkah permulaan menuju Kongres Masyarakat Adat Nusantara kelima (KMAN V) yang akan diadakan di Kampong Tanjung Gusta, Medan dan Deli Serdang di Sumatera Utara pada pertengahan Maret tahun 2017. Forum terbesar Masyarakat Adat ini akan menentukan rumusan sikap dan pandangan politik Masyarakat Adat dan masa depan kehidupan berbangsa dan negara.

“Kita masih melihat bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat adat masih lambat sekali dan prosesnya maju-mundur. Padahal kita sudah terus-menerus menjalin komunikasi ke pemerintah. Di tahun 2016, kebijakan pemerintah di sektor energi dan sumber daya alam telah menyebabkan meningkatnya kekerasan terhadap masyarakat adat. Jika masih juga tidak ada kejelasan dari pemerintah, maka ini akan jadi pertimbangan sikap dan pandangan politik masyarakat adat di KMAN V terhadap pemerintah,” kata Abdon.

catahuaman2016_peta-wilayah-adatSejak 2015, desakan pengakuan dan perlindungan hukum hak-hak Masyarakat Adat tidak hanya dilakukan di tingkat nasional melalui RUU Masyarakat Adat, Satgas Masyarakat Adat maupun proses pembentukan hukum nasional yang lain. Berkaitan dengan klaim wilayah adat masyarakat adat, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) bersama AMAN dan JKPP sudah menyerahkan informasi wilayah adat seluas 8,28 juta hektare kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 22 November 2016 di Bogor.

“Berdirinya negara ini tidak terlepas dari peran masyarakat adat di masing-masing wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perlu segera disahkan aturan dan undang-undang mengenai masyarakat adat, karena ini adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak warganya, termasuk masyarakat adat. Ia juga berharap agar masyarakat adat senantiasa menjunjung tinggi kebhinekaan Indonesia,” kata AKPB R. Simatupang.

Melihat nasib masyarakat adat di Indonesia hingga kini maka KMAN memiliki arti penting bagi masyarakat adat untuk menentukan langkah ke depan agar bisa memperoleh pemenuhan hak-haknya, termasuk menentukan sikap terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

AMAN dibentuk pada 17 Maret 1999 melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama di Jakarta. AMAN kini memiliki 20 pengurus wilayah dan 115 pengurus daerah. Hingga akhir November 2016, AMAN beranggotakan 2.304 komunitas adat yang tersebar di 33 provinsi.

AMAN kini terlibat intensif dalam proses-proses perundingan internasional menyangkut keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pengembangan standar hak-hak Masyarakat Adat. AMAN juga aktif dalam International Indigenous People’s Forum on Climate Change (IIPFCC), Badan Kebijakan The United Nations Programme on Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UNREDD), Komite Peserta The Forest Carbon Partnership (FCPF), dan berbagai forum lainnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*