SIARAN PERS : Perpres 88/2017: 1,62 Juta Ha Wilayah Adat Terancam

Jakarta(11/10), AMAN.or.id – Pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Walaupun posisi Perpres dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan lebih tinggi dari peraturan menteri, Perpres ini menghilangkan pembelajaran baik dari proses yang sudah berjalan.

Menurut Pasal 34 bahwa “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah dilakukan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”.

“Dengan pengaturan itu, Perpres ini menciptakan ketidakjelasan dan menghambat proses pengukuhan kawasan hutan, perhutanan sosial, penetapan hutan adat, dan penetapan hak komunal,” jelas Peneliti Perkumpulan HuMa, Erwin Dwi Kristianto.

Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) melalui Kepmen LHK 22/2017, bahwa “pemanfaatan hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat pada kawasan hutan dengan fungsi konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak menganggu fungsinya”. Selain itu,
dalam amar kesembilan “Pada hutan konservasi masih bisa diberikan akses perhutanan sosial kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba taman nasional”. Sehingga, Perpres ini berpotensi menghambat dalam memberikan ruang kelola kepada 6.195 desa penyangga konservasi bagi masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional.

“Program resettlement ini mengancam masyarakat adat dan berpotensi menyebabkan kriminalisasi. Potensi wilayah adat yang terancam resetlement karena berada dalam kawasan konservasi seluas 1,62 juta hektar. Angka itu merupakan 20% dari 8,2 juta hektar wilayah adat
yang telah terdaftar di KLHK, Kementerian ATR/BPN, BIG dan BRG,” ungkap Peneliti Hukum dan Kebijakan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Muhammad Arman.

Menurut data Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hingga Juli 2017, total lebih dari 87 juta hektar atau 86.80% yang ditetapkan dari luas kawasan hutan yang telah ditunjuk seluas lebih dari 122 juta hektar.

“Artinya kurang dari 14% hutan yang tahapannya masih penunjukan, yang dapat diselesaikan konfliknya melalui mekanisme yang diatur dalam Perpres ini,” tutup Peneliti Epistema Institute, Siti Chaakimah.

— – s e l e s a i — –
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara beranggotakan 2342 komunitas Masyarakat Adat.
Keterangan lebih lanjut tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dapat dilihat di www.aman.or.id

Narahubung:
Muhammad Arman (AMAN) HP: 0812-1879- 1131
Siti Chaakimah (Epistema Institute) HP: 0856-2257- 655
Erwin Dwi Kristianto (Perkumpulan HuMa) HP: 0813-2709- 6984

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*