SIARAN PERS: PN Kuningan diminta periksa ulang sengketa lahan

Masyarakat Adat Sunda Wiwitan

Jakarta, 28 Agustus 2017 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri (PN) Kuningan untuk memeriksa ulang perkara sengketa lahan di Kecamatan Cigugur, Jawa Barat. Eksekusi ini dinilai melanggar hak-hak Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan.

Pada 24 Agustus 2017, PN Kuningan berupaya mengeksekusi sebidang tanah dan bangunan di Cigugur. Tanah dan bangunan tersebut merupakan bagian wilayah adat komunitas AKUR Sunda Wiwitan, yang menolak eksekusi tersebut dengan cara berbaring di jalan. Berbagai kelompok pendukung perjuangan AKUR Sunda Wiwitan turut menolak eksekusi itu.

“Kasus ini, sebagaimana kasus-kasus lain, merupakan gambaran kelalaian negara dalam membentuk hukum dan kebijakan serta penyelesaian konflik yang adil bagi Masyarakat Adat,” kata Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen AMAN untuk Bidang Advokasi.

“Komunitas Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan telah mengalami pasang surut ketidakadilan sejak lama,” tambah Erasmus.

Untuk penyelesaian kasus ini, AMAN dan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) telah mendampingi AKUR Sunda Wiwitan sejak Januari 2016. Pada 26 Maret 2016, AMAN meminta menghadirkan ahli untuk gugatan yang dilakukan oleh Komunitas AKUR Sunda Wiwitan di PN Kuningan Jawa Barat.

Perkara tanah dan bangunan ini dimulai sejak 3 Juni 2009, ketika Jaka Rumantaka menggugat Kusnadi dan Mimin di PN Kuningan.

Gugatan ini terdaftar pada 7 Juni 2007 dengan nomor registrasi 07/Pdt.G/2009/PN.KNG. Tanah dan bangunan yang digugat berada di Persil 78. A d.I Blok Mayasih Kohir 2321, seluas 224 meter persegi. Selain Kusnadi dan Mimin, turut tergugat pula Rd. Dadang Andaru Andaroso, Rd. Iksan Titop Purwosucipto, Rd. Lina Djuarnaningsih, dan BPN Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Komunitas AKUR Sunda Wiwitan tetap berjuang mempertahankan hak-haknya. Di antaranya adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Jaka Rumantaka. Gugatan perbuatan melawan hukum ini didasarkan pada temuan bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan penggugat,” kata Ketua PPMAN Nur Amalia.

Proses persidangan perlawanan masih bergulir di pengadilan, dengan didampingi oleh penasihat hukum dari PPMAN. AMAN dan PPMAN meminta agar Mahkamah Agung dan PN Kuningan secara cermat memperhatikan gugatan perlawan eksekusi ini.

AMAN dan PPMAN juga meminta Kepolisian RI, terutama Kepolisian Daerah Jawa Barat, untuk menjalankan proses hukum terkait dugaan pemalsuan bukti-bukti dokumen yang diserahkan oleh penggugat. Dugaan pemalsuan tersebut merupakan salah satu temuan dalam proses persidangan perkara ini.

Perkara ini menambah panjang daftar hitam pelanggaran hak-hak Masyarakat Adat, terutama atas wilayah adatnya. Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menghimbau agar komunitas AKUR Sunda Wiwitan pantang menyerah mempertahankan hak-haknya.

“Saya sepenuhnya mendukung komunitas AKUR Sunda Wiwitan untuk menempuh segala upaya yang sesuai hukum dan menghindari cara-cara kekerasan,” katanya.

— – s e l e s a i — –

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara beranggotakan 2342 komunitas Masyarakat Adat.
Keterangan lebih lanjut tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dapat dilihat di www.aman.or.id

Narahubung:
Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen AMAN untuk Bidang Advokasi
e-mail : [email protected]
Telepon : 0812 8428 0644

Titi Pangestu, Media Relations PB AMAN
e-mail : [email protected]
Telepon : 0813 1789 7062

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*