Sidang Amisandi, PPMAN: “Harusnya putusan bebas”

Amisandi (39), yang dikriminalisasi karena menolak PLTA di wilayah adatnya, akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Masamba, Sulawesi Selatan pada hari ini, Senin (22/5).

Pada persidangan 15 Mei 2017, Amisandi dituntut sepuluh bulan penjara karena menolak rencana pembangunan PT Seko Power Prima di wilayah adatnya di Seko, Kabupaten Luwu Utara. Tetapi, menurut surat tuntutan pidana yang dibacakan saat persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan Amisandi melanggar KUHP pasal 335 ayat 1 juncto KUHP pasal 55 ayat 1.

Selama proses ini, Amisandi didampingi oleh Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN). “Harusnya Amisandi diberi putusan bebas, karena sejak awal proses sudah banyak yang janggal,” demikian pernyataan PPMAN.

Salah satu kejanggalannya adalah bukti acara pemeriksaan (BAP). Walau mewawancarai beberapa saksi, isi BAP sama. “BAP copy-paste dari satu saksi ke saksi lain,” kata PPMAN. Ditambah pula ada temuan bahwa bukti-bukti yang dilampirkan sewaktu BAP mengandung banyak kesalahan.

“Proses pengadilan ini diharapkan tidak menjadi proses kriminalisasi maupun peradilan sesat,” tegas PPMAN.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*