Hak Masyarakat Adat

Menempuh Jalan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat di Kawasan Konservasi

Jakarta, www.aman.or.id – Dua toples kue terletak di atas meja kaca yang dikelilingi buku. Rombongan AMAN dan BRWA duduk di sofa berseberangan mengarah kanan ke sosok yang dijumpai, duduk di sofa tunggal. Seorang di sisi kirinya duduk dengan kursi tambahan. Ia membantu atasannya tersebut selama diskusi termasuk mencatat poin-poin pembicaraan. Tapi tak seorang pun yang membuka tutup toples. Selasa (14/5) itu memasuki hari ke-10 Ramadan. Semua orang menahan diri menyentuh

Semua Pasangan Calon Abaikan Masyarakat Adat Saat Debat Pilpres

Jakarta, www.aman.or.id – Debat pertama Capres/Cawapres RI 2019-2024 telah diselenggarakan KPU RI pada 17 Januari lalu. Namun, debat ini menyisahkan banyak persoalan dalam sisi substansi maupun penyelenggaraannya. Hal itu mengemuka dalam diskusi media bertajuk “Evaluasi dan Rekomendasi Debat Pilpres 2019” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Minggu (20/1/2019) di D’Hotel, Jakarta. Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menilai pasangan Joko Widodo – Ma’aruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga

Audensi RAKERNAS AMAN Ke-IV Dengan PemKab Sorong, Papua Barat

Sorong 28/ 11/ 2014 – Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong – Papua Barat, hadir Sekjen AMAN, Damanas, PD Sorong Raya, PD Sorong Malamoi dan beberapa staf PB AMAN pada tanggal 28 November untuk mengadakan audensi dengan PemKab Sorong, Papua Barat yang diwakili oleh Wakil Bupati Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS ) IV AMAN yang akan diadakan di Kab. Sorong,

FGD “Langkah Penting Pengelolaan Sumber Daya Hutan”

Focus Group Disscussion  (FGD) Mengembangkan Langkah-langkah Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Memanfaatkan Mekanisme Pembayaran Layanan Ekosistem di Hutan Adat Bogor 27 Nov 2014 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan Focus Group Disscussion (FGD) Mengembangkan Langkah-langkah Teknis Pengelolaan Sumberdaya Hutan dan Pemanfaatan Mekanisme Pembayaran Layanan Ekosistem Hutan Adat sebagai tindak lanjut dari rangkaian-rangkaian pelatihan sebelumnya pada bulan Maret – September 2014 lalu. Focus Group Disscussion (FGD) ini dilaksanakan lagi pada

Komunitas Golo Lebo Ungkap Pelanggaran IUP PT Manggarai Manise

Mataram 14 Nov 2014 – Dalam acara Dengar Keterangan Umum Inkuri Nasional Region Bali Nusra hari ke dua ( 13/11/2014) terungkap bahwa PT Manggarai Manise yang beroperasi di wilayah adat Komunitas Golo Lebo, Kec Elar, Kab Manggarai Timur, Prov Nusa Tenggara Timur terbukti ilegal. PT MM memang mempunyai IUP tetapi belum mempunyai izin pinjam pakai berdasarkan ps 38 (3) UU 41 th 1999, karena berada dalam kawasan hutan. Lebih parahnya

Dirikan Posko - Warga BPRPI Bangun Rejo Diadili

Tanjung Morawa – Pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 jam 16.00 WIB, 4 (empat) orang pengurus atas nama Ngawin Tarigan, Suyatno, Said, dan Mulyadi menjalani persidangan di Pengadilan Tinggi Tingkat II Lubuk Pakam. Dengan sangkaan melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Jo Pasal 2 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya. Pangkal Persoalan Pada tanggal 15 Juli  2013 Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Bangun

Kain Tanda Tangan 266 Pendukung Petisi 35

Tebet 27/10/2014 – Rumah AMAN kembali dapat paket kiriman berupa dukungan publik untuk Petisi 35 pada tanggal (27/10/2014). Dukungan publik tersebut dibubuhkan pada kain sepanjang 30 meter ditandatangani oleh dua ratus enam puluh enam (266) dukungan dari warga komunitas adat, mahasiswa, pecinta alam, hingga masyarakat umum di Sumbawa. Dukungan ini juga sebagai pertanda bahwa pemerintahan Jokowi-JK harus segera merealisasikan harapan masyarakat adat tentang upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat

Banyak Peraturan Inisiatif Dan Kebijakan Yang Berlaku

“Konsultasi Nasional RUU PPHMA” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 22 Mei 2014 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan konsultasi nasional dalam rangka mengupas dan mendiskusikan Draft Rancangan Undang-Undang Pengakuan – Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) berlangsung di Hotel Grand Tropic Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat. Nara sumber dalam konsultasi ini adalah Ketua Pansus RUU Pengakuan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA) DPR RI, Himatul Aliyah Setyawati,