Hak Masyarakat Adat

Substansi RUU Masyarakat Adat versi DPR Jangan Sampai Rugikan Masyarakat Adat.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, yang sementara ini dibahasakan pemerintah dan DPR sebagai RUU Masyarakat (Hukum) Adat penting untuk segera disahkan. Namun, lebih penting lagi memastikan isi dari RUU itu agar justru tidak membuat Masyarakat Adat sengsara kala ia disahkan sebagai Undang-Undang. Peringatan itu dikemukakan Erasmus Cahyadi, Deputi II Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam dialog publik virtual bertema Menakar Tantangan & Peluang Pengesahan RUU Masyarakat Adat Tahun 2021

RUU Masyarakat Adat Tak Kunjung Disahkan, Ini Kata Pengusul dan KSP

Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sudah menjadi isu dan janji politik sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga kini penyelesaian RUU itu menjadi undang-undang belum menunujukkan titik terang. Sebenarnya apa yang terjadi? Emmanuel J Tular, yang berbicara mewakili anggota Fraksi Nasdem, Sulaiman L Hamzah sebagai pihak pengusul RUU Masyarakat Adat mengatakan, RUU ini tak selesai dibahas di periode pertama pemerintahan Jokowi karena pemerintah belum mengirimkan Daftar

Prof Maria Sumardjono: Negara Punya Utang pada Masyarakat Adat

Negara punya utang pada masyarakat adat. Utang itu adalah berupa regulasi yang mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Pernyataan itu disampaikan pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Maria Sumardjono, pada dikusi panel virtual peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rabu (13/1/2021). “Pasal 18B ayat 2 membebankan pengakuan itu pada negara. Kita menunggu negara menunaikan kewajiban. Kalau sekarang RUU MHA (Masyarakat Hukum Adat) belum dilaksanakan,

Sah! 12 Komunitas Masyarakat Adat di Kabupaten Toraja Utara Mendapatkan Pengakuan Resmi dari Negara.

Kabar baik datang dari Toraja Utara, pagi tadi (Selasa, 12 Januari 2021) bertempat di Ruang pola kantor Bupati Toraja Utara, Dr. Kalatiku Paembonan, M.Si menandatangani Peraturan Bupati Toraja Utara yang menandai pengakuan secara resmi Negara kepada 12 Komunitas Masyarakat Adat yang ada di Toraja Utara. Peraturan Bupati tersebut merupakan implementasi dari PERDA nomor 1 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Toraja Utara. Kedua belas Komunitas

Siaran Pers - PW BPRPI Serdang

SIARAN PERS PENGURUS WILAYAH BPRPI SERDANG “Stop Pembangunan Tidak Berkeadilan” Pengurus Wilayah BPRPI Serdang dan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang tergabung dalam wadah organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) sejak tahun 1953, dengan luas wilayah adat 257.455,21 Ha, dan yang telah dikelola oleh masyarakat adat sebesar 660,71 Ha dengan jumlah kampong sebanyak 24 Kampong diberbagai Kecamatan seperti Kec. Batang Kuis, Kec. Tanjung Morawa, Kec. STM Hilir, Kec. Patumbak, Kec.

FPPWL Kecewa Atas Sikap Pemda Nagekeo

Masyarakat adat Rendu, Ndora dan Lambo yang tergabung dalam Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) kembali kecewa atas sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, NTT yang mengabaikan ancaman atas keberlangsungan kehidupan mereka. Sikap Pemda tersebut terungkap jelas dalam pertemuan antara warga dengan Bupati Nagekeo, dr. Yohanes Don Bosco Do, M. Kes di Aula VIP Kantor Bupati Nagekeo (Senin, 23/11/2020). Dalam pertemuan tersebut Bupati Don Bosco kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus

Muswil III AMAN Wilayah NTB Angkat Isu Hak-hak Masyarakat Adat

Lombok, www.aman.or.id – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Kompleks Pondok Pesantren Tarbiatul Ummah, Karang Bedil, Mataram selama tiga hari (13-15 Desember 2019). Acara ini akan mengangkat isu hak-hak Masyarakat Adat serta melakukan revitalisasi organisasi melalui pendidikan politik untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang mandiri, berdaulat dan bermartabat. Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Wilayah NTB, Lalu Prima