Hak Masyarakat Adat

Banyak Peraturan Inisiatif Dan Kebijakan Yang Berlaku

“Konsultasi Nasional RUU PPHMA” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 22 Mei 2014 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan konsultasi nasional dalam rangka mengupas dan mendiskusikan Draft Rancangan Undang-Undang Pengakuan – Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) berlangsung di Hotel Grand Tropic Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat. Nara sumber dalam konsultasi ini adalah Ketua Pansus RUU Pengakuan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA) DPR RI, Himatul Aliyah Setyawati,

Mahir Takaka; Politik Harus Melengkapi Dan Menjadi Bagian Dari Gerakan Masyarakat Adat

Nuha, Kab. Luwu Timur – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tana Luwu, semakin intensif mengkonsolidasikan partisipasi politik Masyarakat Adat, di lingkungan komunitas adat. Konsolidasi dan konsultasi calon Legislatif perutusan Masyarakat Adat, berlangsung di komunitas Adat Bonelemo Kec. Bajo Barat Kab. Luwu (Rabu,05/03/2014), dihadiri Sekjen AMAN Ir. Abdon Nababan bersama 500 orang perwakilan Masyarakat Adat serta Caleg perutusan Masyarakat Adat se-Tana Luwu, diantaranya Mahir Takaka (Calon DPD RI SUL-SEL), Andi

Masyarat Adat Dayak Meratus Gugat Perusahaan Sawit

Masyarakat Adat Dayak Meratus di Cantung Kiri Hilir, Kabupatan Kotabaru mengajukan gugatan perdata terhadap PT Suryabumi Tunggal Perkasa di Pengadilan Negeri Kotabaru, Jumat (21/2). Gugatan dilakukan oleh pengacara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalimantan Selatan, didampingi oleh Yasir, Ketua BPH AMAN Kalimantan Selatan, dan Miso, Ketua Biro Advokasi AMAN Kalimantan Selatan. “Masyarakat adat Dayak Meratus mengajukan gugatan karena sejak 2005 hingga sekarang, tanah adat mereka dipakai untuk perkebunan sawit

Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

“SEBUAH PENGAKUAN TERHADAP EKSISTENSI DAN HAK MASYARAKAT ADAT” Ditetapkannya  Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (Perda Inisiatif DPRD) menjadi tonggak bersejarah bagi keberadaan masyarakat adat khususnya di Kabupaten Malinau.  Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat menjadi payung hukum terhadap keberadaan masyarakat adat. Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat   memberi jaminan hukum atas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Perda  Nomor 10 Tahun 2012  tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak

Bangkitnya Masyarakat Adat Talang Mamak Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat

Indragiri Hulu – Riau, 12-13 Januari 2013. Masyarakat adat Talang Mamak yang tersebar di lima kecamatan yaitu Batang Gansal, Batang Cenaku, Kelayang, Rengat Barat, danRakit Kulim menyelenggarakan sebuah pertemuan bertemakan “Dialog Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat”. Musyawarah adat ini dihadiri oleh 25 komunitas adat/batin dari 29 batin yang menjadi bagian dari masyarakat adat Talang Mamak, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Komnas HAM, Bird