Hak Masyarakat Adat

Dirikan Posko - Warga BPRPI Bangun Rejo Diadili

Tanjung Morawa – Pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 jam 16.00 WIB, 4 (empat) orang pengurus atas nama Ngawin Tarigan, Suyatno, Said, dan Mulyadi menjalani persidangan di Pengadilan Tinggi Tingkat II Lubuk Pakam. Dengan sangkaan melanggar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Jo Pasal 2 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau kuasanya. Pangkal Persoalan Pada tanggal 15 Juli  2013 Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Bangun

Kain Tanda Tangan 266 Pendukung Petisi 35

Tebet 27/10/2014 – Rumah AMAN kembali dapat paket kiriman berupa dukungan publik untuk Petisi 35 pada tanggal (27/10/2014). Dukungan publik tersebut dibubuhkan pada kain sepanjang 30 meter ditandatangani oleh dua ratus enam puluh enam (266) dukungan dari warga komunitas adat, mahasiswa, pecinta alam, hingga masyarakat umum di Sumbawa. Dukungan ini juga sebagai pertanda bahwa pemerintahan Jokowi-JK harus segera merealisasikan harapan masyarakat adat tentang upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat

Banyak Peraturan Inisiatif Dan Kebijakan Yang Berlaku

“Konsultasi Nasional RUU PPHMA” Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jakarta 22 Mei 2014 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan konsultasi nasional dalam rangka mengupas dan mendiskusikan Draft Rancangan Undang-Undang Pengakuan – Perlindungan Hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA) berlangsung di Hotel Grand Tropic Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat. Nara sumber dalam konsultasi ini adalah Ketua Pansus RUU Pengakuan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PPHMHA) DPR RI, Himatul Aliyah Setyawati,

Mahir Takaka; Politik Harus Melengkapi Dan Menjadi Bagian Dari Gerakan Masyarakat Adat

Nuha, Kab. Luwu Timur – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tana Luwu, semakin intensif mengkonsolidasikan partisipasi politik Masyarakat Adat, di lingkungan komunitas adat. Konsolidasi dan konsultasi calon Legislatif perutusan Masyarakat Adat, berlangsung di komunitas Adat Bonelemo Kec. Bajo Barat Kab. Luwu (Rabu,05/03/2014), dihadiri Sekjen AMAN Ir. Abdon Nababan bersama 500 orang perwakilan Masyarakat Adat serta Caleg perutusan Masyarakat Adat se-Tana Luwu, diantaranya Mahir Takaka (Calon DPD RI SUL-SEL), Andi

Masyarat Adat Dayak Meratus Gugat Perusahaan Sawit

Masyarakat Adat Dayak Meratus di Cantung Kiri Hilir, Kabupatan Kotabaru mengajukan gugatan perdata terhadap PT Suryabumi Tunggal Perkasa di Pengadilan Negeri Kotabaru, Jumat (21/2). Gugatan dilakukan oleh pengacara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalimantan Selatan, didampingi oleh Yasir, Ketua BPH AMAN Kalimantan Selatan, dan Miso, Ketua Biro Advokasi AMAN Kalimantan Selatan. “Masyarakat adat Dayak Meratus mengajukan gugatan karena sejak 2005 hingga sekarang, tanah adat mereka dipakai untuk perkebunan sawit