HAM

Semua Pasangan Calon Abaikan Masyarakat Adat Saat Debat Pilpres

Jakarta, www.aman.or.id – Debat pertama Capres/Cawapres RI 2019-2024 telah diselenggarakan KPU RI pada 17 Januari lalu. Namun, debat ini menyisahkan banyak persoalan dalam sisi substansi maupun penyelenggaraannya. Hal itu mengemuka dalam diskusi media bertajuk “Evaluasi dan Rekomendasi Debat Pilpres 2019” yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada Minggu (20/1/2019) di D’Hotel, Jakarta. Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menilai pasangan Joko Widodo – Ma’aruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga

Deklarasi HAM ASEAN: Dokumen Cacat dan Gagal Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat ASEAN

PRESS RELEASE ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Jakarta, 19 November 2012- Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN melaju dalam tekanan dan telah resmi di tandatangani oleh 10 pemimpin Negara ASEAN pada KTT ASEAN di PhnomPenh, Kamboja (18/11). Deklarasi ini di klaim oleh pemerintah ASEAN sebagai salah satu instrument HAM regional yang progresif dan mempunyai semangat untuk melindungi Hak asasi manusia secara komperhensif, bahkan menjadi warisan penting bagi anak cucu di kawasan ASEAN.

Press Release: Pemerintah Indonesia Menolak Rekomendasi Dewan HAM PBB Terkait Hak-Hak Masyarakat Adat

(Jakarta, 19 September 2012) Saat ini sesi ke-21 Sidang Dewan HAM PBB sedang berlangsung di Jenewa, Swiss. Sangat disesalkan Indonesia memilih untuk tidak mengambil bagian dan memberikan respons pada agenda dialog interaktif bersama Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat adat (UNSR) dan Ketua Mekanisme Ahli Hak-Hak Masyarakat Adat (EMRIP) kemarin (18/9). Hari ini, Indonesia akan kembali mengambil bagian dalam agenda “Consideration of UPR Report” oleh Dewan HAM PBB. Agenda hari

Komisi HAM antar AICHR Menolak Mengakui Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Deklarasi HAM ASEAN (AHRD)

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Beberapa isu kritikal terkait dengan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) yang disampaikan oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil di ASEAN ditanggapi dingin oleh Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR) dalam konsultasi kedua bersama masyarakat sipil di Hotel Bellevue, Manila-Fhilipina, pada tanggal 12 September 2012. Salah satu isu yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil di Indonesia adalah isu masyarakat adat. Respons yang disampaikan oleh beberapa