Hutan Adat

Pengakuan Hutan Adat Mendongkrak Akses Masyarakat Adat ke Pendidikan

Jakarta (13/5/2019), www.aman.or.id – Masyarakat Adat Kasepuhan Karang merupakan salah satu contoh kasus di mana dampak pengklaiman hutan adat turut menekan statistik anak bersekolah negara. Jadi, selain mengkriminalisasi warga adat, kebijakan Kehutanan turut berdampak pada minimnya anak-anak adat yang mengakses pendidikan negara. Ketua BPH AMAN Daerah Banten Kidul, Jaro Wahid mengatakan kalau saat ini jumlah ana bersekolah meningkat drastis. “Di angka pendidikan 150% naik. Kenapa 150% naik? Yang dulu sebelum

Perekonomian Meningkat

Jakarta (13/5/2019), www.aman.or.id – Masyarakat Adat Kasepuhan Karang bangkit dari keterpurukan. Pasca-penetapan hutan adat, mereka langsung bermusyawarah guna memanfaatkan hak-hak mereka untuk bertani atau memanfaatkan sumber potensi ekonomi yang mereka punya. Kebebasan mereka bertani berimbas kepada peningkatan ekonomi. Imbas ini diakibatkan pengelolaan potensi ekonomi di semua wilayah adatnya. Jika sebelum 2016 mereka bertani sembunyi-sembunyi, kini mereka mengoptimalkan lahan-lahan kosong untuk diolah. “Nah pada 2018 kemarin, kami mencoba menghitung, menghitung dari

Dulu Sembunyi-Sembunyi, Kini Terang-Terangan

Jakarta (13/5/2019), www.aman.or.id – Asep menunggu matahari terbenam sebelum pulang ke rumah dari hutan guna memikul dahan untuk keperluan kayu bakar di dapurnya. Ia berjaga-jaga agar terbebas dari pantauan mantri hutan atau petugas Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Asep dan umumnya Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, Banten mengalami hal serupa sejak 1978 hingga 2015. Selama itu mereka tidak bebas bertani di tanah sendiri. Masyarakat Adat ini hidup sangat tergantung

SK Menteri KLHK tentang Penetapan Hutan Adat

SK Menteri KLHK No. 6748 Penetapan Hutan Adat Kasepuahn Karang SK Menteri KLHK No. 6747 Penetapan Hutan Adat Wana Posangke SK Menteri KLHK No. 6746 Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang SK Menteri KLHK No. 6745 Penetapan Hutan Adat Marga Serampas SK Menteri KLHK No. 6740 Penetapan Pencantuman Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan SK Menteri KLHK No. 6739 Penetapan Pencatuman Hutan Adat Tigo Luhah Permenti SK Menteri KLHK No. 6738 Penetapan

Negara Mengakui Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan

Jakarta, 30 Desember 2016 – Bertempat di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada 9 Masyarakat Adat yang  tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Total luasan  13.122 hektare lahan hutan adat tersebut diberikan kepada: Masyarakat Adat Marga Serampas atas Hutan Adat Desa Rantau Kermas (130 Ha) Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masyarakat Adat Ammatoa Kajang atas Hutan Adat Ammatoa Kajang (313 Ha) Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi