Kehutanan

Pengurus Besar AMAN Temui Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan

Jakarta 1/ 12/ 2014 – Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Manggala Wana Bhakti tanggal tanggal 1 Desember 2014. Pertemuan berlangsung pukul 17.30 WIB diterima langsung Siti Nurbaya Bakar sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) di ruang kerjanya lantai 4 Blok I. Pertemuan ini menindaklanjuti surat permintaan audiensi AMAN pada awal November 2014 yang lalu. Delegasi PB AMAN dipimpin langsung

Masyarakat Adat Batin Pembubung Bersitegang Dengan Taman Nasional Bukit Tigapuluh

Pekanbaru, 6 November 2013 — Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE.1/Menhut-II/2013 memicu ketegangan antara Masyarakat Adat Batin Pambubung, Indragiri Hulu (Inhu) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT). Pihak TNBT mengklaim berhak atas wilayah adat Batin Pambubung berdasarkan surat edaran tersebut. Surat itu menyatakan, Putusan MK No 35/PUU-X/2012 akan dinyatakan sah bila didukung oleh Peraturan Daerah. Dalam waktu dekat, Masyarakat Adat Batin Pambubung menancapkan plang di kawasan TNBT tersebut. Plang itu

 Sosialisasi Putusan MK Di Wilayah Adat Palopo

Palopo-Sulsel. AMAN Wil Tana Luwu laksanakan sosialisasi Putusan MK no 35/ PUU-X/ 2012 di aula kantor Kehutanan Kota Palopo yang di hadiri asisten I Kota palopo sekaligus membuka acara. Hadir Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan, Camat Wara Utara, Camat Wara Timur serta lima perwakilan masyarakat adat Kota Palopo. Nara sumber, Mahir Takaka (Deputi III-PB AMAN), Kepala Dinas Kehutanan Kota Palopo, Direktur Firma Hukum Tana Luwu. Tanggapan dalam pertemuan ini hampir seragam

Talang Mamak Gelar Diskusi Pemetaan dan Sosialisasi Putusan MK

Indragiri. Bertempat di Desa Aur Cina yang merupakan bagian dari wilayah adat komunitas kebatinan Pembubung, Pengurus Wilayah AMAN Riau dan PD AMAN Indragiri Hulu pada tanggal (19/06) lalu melakukan sosialisasi hasil putusan MK kepada suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan acara nonton bareng siaran langsung talkshow “Dampak Pengakuan Hutan Adat Bagi Perkebunan Sawit” dengan narasumber  Abdon Nababan (Sekjen AMAN), Sandra Moniaga (Komnas HAM)

Mahkamah Konstitusi Setujui Judicial Review terhadap UU Kehutanan

Jakarta – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis (16/5). Walau tidak seluruh permohonannya dikabulkan, AMAN menyambut gembira keputusan yang dibacakan di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi tersebut. Keputusan ini menandakan Masyarakat Adat di Nusantara merupakan subjek hukum dan hutan adat bukanlah hutan negara. Dengan demkian masyarakat adat telah mendapatkan

Judicial Review UU No. 41 tahun 1999: Akankah Mahkamah Konstitusi Berpihak pada Masyarakat?

SUARAAGRARIA.com, Jakarta: Besok (16/5) Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengeluarkan putusan mengenai judicial review UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Akankah Putusan MK berpihak kepada masyarakat adat? Seperti diketahui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengajukan judicial review terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ke MK beberapa waktu lalu. AMAN menganggap UU Kehutanan terbukti dijadikan sebagai alat oleh negara untuk mengambil alih hak masyarakat adat atas wilayah hutan

RUU P2H Maju ke Paripurna, Koalisi Siapkan Judicial Review

Jakarta, 9 April 2013, Hasil audiensi AMAN bersama Koalisi Masyarakat Sipil dengan Komisi IV DPR-RI Senin (8/4) kemarin, ternyata tidak membuahkan hasil sebagaimana diharapkan koalisi. Meski sejumlah pasal dalam RUU itu dianggap koalisi bermasalah. Komisi IV tetap akan membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P2H) ke Paripurna DPR tanggal 12 untuk disahkan. DPR berpandangan RUU tersebut digunakan untuk tindakan pemberantasan dan meminimalisir praktik usaha pertambangan dan perkebunan di kawasan