Konflik

 PDI-P Kutai Barat Terlibat Kasus Perampasan Wilayah Adat Kampung Muara Tae

Siaran Pers Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Jakarta, 24 Juni 2013,- Konflik yang terjadi di Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur masih belum menemukan titik terang, pasalnya masyarakat kedua kampung yakni kampung Muara Tae dan kampung Muara Ponaq tetap bersikukuh mengklaim hutan adat utaq melinau yang saat ini menjadi tempat beraktifitasnya perusahaan sawit, PT. Borneo Surya Mining Jaya (PT. BSMJ) dan PT. Munte Waniq Jaya Perkasa sebagai wilayah masing-masing

Segera Tinjau Kembali Izin PT. Weda Bay Nikel

Siaran Pers Bersama PW AMAN Maluku Utara, WALHI Maluku Utara, Eksekutif Nasional WALHI SEGERA TINJAU KEMBALI IZIN PT. WEDA BAY NIKEL Jakarta (3 Juni 2013) PT Weda Bay Nikel (Eramet/Perancis) adalah satu satu perusahan tambang Nikel tersebar di Indonesia yang berada diatas tanah adat suku Sawai dengan Suku Tobelo Dalam. Luasan konsesi perusahan ini 54.874 hektar dan berdasarkan Kepres 41 Tahun 2004 perusahan ini berhak mengelola hutan lingdung sekitar 35.155.

AMAN: 2013 Konflik Agraria Bakal Tinggi di Wilayah Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memprediksi eskalasi konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) makin tinggi pada 2013. Kondisi ini, seiring dinamika politik makin tinggi menuju pemilu dan pilpres 2014. Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, izin-izin dan hak guna usaha (HGU) di wilayah-wilayah adat akan lebih banyak dikeluarkan untuk dana segar membiayai pemenangan jabatan-jabatan politik saat perhelatan akbar lima tahunan itu. Konflik yang tinggi akan sejalan dengan peningkatan

16 Warga Pandumaan-Sipituhuta Beralih Status Menjadi Tahanan Luar

PRESS RELEASE Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 16 warga Pandumaan dan Sipituhuta yang ditahan di Mapolda Sumatera Utara sejak 26 Februari 2013, akhirnya dikeluarkan pada 11 Maret 2013 dengan status tahanan luar dan wajib lapor sekali seminggu. Tuduhan yang dikenakan kepada warga, yakni pasal 170 KUHP (15 orang); pasal 160 KUHP (1 orang/Pdt.Haposan Sinambela). Sebelumnya, ada 31 warga yang ditangkap aparat (Brimob) secara paksa karena berupaya melarang pekerja PT Toba Pulp

Polisi Sumut Semena-mena, Puluhan Advokad Pun Bela Korban TPL

[MEDAN] Puluhan advokad dan aktivis menyatakan kesediaan untuk membantu 31 orang warga di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), yang ditahan oleh polisi akibat bentrokan dengan aparat. Pembelaan hukum itu diberikan advokad karena menilai polisi terlalu semena-mena saat melakukan penangkapan. “Kami sudah melakukan koordinasi dalam mendampingi masyarakat yang dijadikan tersangka oleh polisi. Tindakan polisi ini sudah sangat berlebihan, sebab tidak melihat permasalahan ini secara jernih, dan tidak mengetahui sejarah,” ujar

Surat AMAN untuk PARA PIHAK Konflik Pandumaan Sipituhuta

Jakarta, 27 Februari 2013 Nomor  :  ……./PB-AMAN/II/2013 Lampiran : – Perihal: Desakan Untuk Membebaskan Warga Adat Komunitas  Pandumaan Sipituhuta dan Tindakan Khusus untuk    Menyelesaikan Konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari di Tanah  Adat Komunitas Pandumaan dan Sipituhuta,  Kabupaten   Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara Kepada Yth : 1.      Menteri Kehutanan Republik Indonesia (MENHUT RI) 2.      Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) 3.      Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) 4.     

Siaran Pers AMAN: Konflik lahan dengan PT. TPL,  21 anggota komunitas adat Pandumaan & Sipituhuta ditangkap

Jakarta, 26 Februari 2013,- Konflik lahan kembali terjadi di atas wilayah komunitas adat Pandumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbahas, Provinsi Sumatera Utara (25/2). Konflik ini berawal dari kembali beraktifitasnya PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang melakukan penanaman eucalyptus pada wilayah Hutan Kemenyan daerah Dolok Ginjang. Konflik tersebut mengakibatkan ditangkapnya 16  warga oleh pihak Kepolisian Sektor Humbang Hasundutan. Penangkapan terjadi setelah masyarakat setempat melakukan perlawanan terhadap PT. TPL. Sangat disesalkan, aparat keamanan terkesan