Masyarakat Adat

Hindari Bentrok, Polres Langkat Hadang Massa BPRPI

Stabat, (Analisa). Polres Langkat hadang ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara untuk menghindari bentrok dengan pihak PTPN II di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Senin (16/7) pukul 11.00.WIB. Maasa dengan berjalan kaki sambil berorasi hendak menuju lahan PTPN II di Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan Stabat, namun ketika berada di ruas Jalan Proklamasi Stabat, persisnya di sekitar kantor Kejaksaan Stabat dan Polres Langkat,

AMAN Kalteng Dorong Pengakuan Hak Masyarakat Adat

Palangka Raya, Kalimantan Tengah (ANTARA News) – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, mendorong rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, karena sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 B (2). Ketua BPH AMAN Kalteng, Simpun Sampurna, di Palangka Raya, Selasa, mengatakan, di Kalteng terdapat Perda Nomor 1/2010 tentang kelembagaan adat Dayak dan Pergub nomor 13/2009 tentang adat dan hak-hak adat diatas tanah. Salah satu harapan kedua

Surat Permohonan Penghentian Proses Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT.Borneo Surya Mining

Nomor : 140/2565/MT-KJ/VII/2012 Prihal : Mohon Penghentian Proses Penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT.Borneo Surya Mining Jaya Kepada yth Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Dengan Hormat, Dengan surat ini kami selaku perwakilan Masyarakat adat Dayak Benuaq dari kampung Muara Tae kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Kalimantan timur meminta dengan hormat kepada Bapak kepala badan pertanahan nasional agar menghentikan proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Borneo Surya Mining Jaya