Masyarakat

Siaran Pers : Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan 14 Tahun AMAN

”Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat” Tepat tanggal 17 Maret tahun 1999, lebih dari empat ratus pemimpin adat dari berbagai penjuru Nusantara berkumpul di Hotel Indonesia, Jakarta. Mereka menyerukan “Jika Negara Tidak Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Mengakui Negara”. Seruan tersebut adalah wujud perlawanan terhadap perampasan hak-hak Masyarakat Adat oleh negara dalam bentuk perampasan tanah, wilayah dan sumberdaya alam serta pelanggaran HAM serius yang terus terjadi. Tanggal 17 Maret kemudian dimaknai

Pidato Kuntoro Mangkusubroto dalam Workshop isu Masyarakat Adat

Isu terkait masyarakat adat adalah isu yang dekat dengan hati saya. Isu ini juga menjadi prioritas dalam peran saya sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang mengawal pencapaian 14 Prioritas Nasional Pemerintah Indonesia, dan sebagai Ketua Satuan Tugas REDD+, yang menyiapkan kelembagaan serta tata kelola REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation Plus) di Indonesia. REDD+ bagi saya lebih dari karbon-yang penting adalah hutan

Baleg Siapkan Penyusunan RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

25-Sep-2012 Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyiapkan penyusunan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. RUU ini merupakan usul inisiatif Baleg dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012. Rapat Pleno Baleg, Selasa (25/9) yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub, siang itu selain mendengarkan presentasi Tim Ahli juga ingin mendapatkan tanggapan dan masukan-masukan dari anggota Baleg. Sunardi berharap, pada Masa Persidangan I ini RUU