#MasyarakatAdatLawanCOVID19

Masyarakat Adat Bertahan Di Masa Pandemi, Dihajar Kebijakan Omnibus Cilaka

Masyarakat adat memiliki resiliensi di masa pandemi covid-19. Namun, ironisnya, justru di masa pandemi inilah negara menerbitkan kebijakan baru yang dapat melucuti kemandirian Masyarakat Adat. Itulah poin penting yang disampaikan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), saat berbicara dalam acara peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 AMAN, yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (13/1/2020). Menurut Rukka, untuk mengatasi pandemi, AMAN dan Masyarakat Adat menjalani kebijakan lockdown wilayah adat. Kebijakan

Festival HAM 2020: Potret Buram, Tahun Paling Suram Bagi Masyarakat Adat

Tahun 2020 ini adalah tahun yang paling suram bagi Masyarakat Adat pasca reformasi. Di tengah pandemi Covid-19, Masyarakat Adat masih mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi. Dan ditengah ketiadaan UU yang melindungi Masyarakat Adat, DPR mensahkam  Omnibuslaw atau UU Cipta Lapangan Kerja yang menghilangkan hampir semua proteksi perlindungan hukum yang ada terhadap Masyarakat Adat. Demikian inti pernyataan Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi ketika membuka diskusi dalam webinar bertajuk “Potret Buram Relasi Negara

Resolusi Masyarakat Adat Nusantara

  RESOLUSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA RAPAT KERJA NASIONAL ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA KEENAM (RAKERNAS AMAN VI)   Pada tanggal 17 – 19 November 2020 secara virtual telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Keenam (RAKERNAS AMAN VI) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dari Sumatera hingga Papua mulai dari Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Besar AMAN beserta Organisasi Sayap, Badan Otonom dan

Sarasehan #1 Rakernas AMAN: Masyarakat Adat adalah Solusi Kedaulatan Pangan

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara Menjelang diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke VI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar serial webinar pertama pada Senin 10 Agustus 2020. Sarasehan ini mengambil topik tentang “Gerakan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat”. Menurut Arifin Saleh, yang menjadi moderator webinar, topik ini dipilih untuk memahami keberagaman pangan yang ada di Masyarakat Adat di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini. “Selain itu, diharapkan agar

AMAN dan Kementerian Pertanian Bahas Strategi Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat untuk Indonesia.

Jakarta – Selasa, 14 Juli 2020, Sekretaris Jendral AMAN, Rukka Sombolinggi melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, untuk menyampaikan tentang strategi kedaulatan pangan dan ekonomi Masyarakat Adat. Dalam pertemuan ini, turut hadir juga Deputi IV Sekjen AMAN, Mina Setra, Abdi Akbar, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, dan empat Dirjen Kementerian Pertanian. Dalam pemaparannya di hadapan Menteri Pertanian, Rukka Sombolinggi menjelaskan bahwa AMAN mengapresiasi langkah Menteri Pertanian

AMAN: Perkebunan Skala Besar Perparah Krisis Pangan di Tengah Covid-19

BENGKULU – Badan Pekerja Harian (BPH), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Bengkulu, Deftri mengungkapkan hasil riset yang mereka lakukan perkebunan skala besar perparah ancaman krisis pangan dalam Pandemi Covid-19. “Kami melakukan riset pada sejumlah komunitas Masyarakat Adat di Bengkulu dari sisi penguasaan wilayah adat dan akses terhadap lahan, hasil menunjukkan sejumlah komunitas yang berdampingan dengan perusahaan perkebunan adalah komunitas yang paling rentan terancam krisis pangan bila pandemi Covid-19 berlangsung panjang,”