Pemilu 2019

AMAN Tano Batak Deklarasikan Caleg Utusan Masyarakat Adat

Jakarta, www.aman.or.id –  Masyarakat Adat yang bergabung di AMAN Tano Batak mendeklarasikan utusan politiknya di Pemilu 2019. Deklarasi ini berlangsung di Sipahutar, Tapanuli Utara, Sumut, Sabtu (16/2) setelah AMAN Tano Batak selesai melaksanakan Renstra Pengurus Daerah AMAN Tobasa dan Pengurus Daerah AMAN Taput. Ketua BPH AMAN Tano Batak, Roganda Simanjuntak menyampaikan bahwa AMAN Tano Batak memandang sangat penting untuk merebut ruang di DPRD Kabupaten, Provinsi hingga DPR RI. “Selama ini,

Dua Dekade Pengabaian Hak Politik Masyarakat Adat

PEMILU ADALAH instrumen politik paling sahih dari negara yang bersepakat dengan demokrasi. Sebuah mekanisme yang menjamin rotasi kekuasaan dapat berjalan dengan adil dan legitimate, serta bertumpu pada kedaulatan demos (rakyat). Pertanyaannya, seberapa penting menjamin pemilu yang adil? Dalam hampir semua kasus, pilihan atas sistem pemilu tertentu memiliki pengaruh mendalam bagi masa depan kehidupan politik di negara bersangkutan. Dalam realitanya, sistem pemilu seringkali abai terhadap hak asasi, hanya bertumpu pada kepentingan politis jangka pendek. Terjebak pada perspektif

Partisipasi Politik Masyarakat Adat; Meretas Jalan Baru Politik Indonesia

Jakarta, www.aman.or.id – Hiruk-pikuk pesta demokrasi pemilu 2019. Kita semua bereuforia merayakan kontestasi pilpres dan pileg yang diselenggarakan secara serentak. Namun diakui atau tidak, dinamika politik kita justru semakin jauh dari standar kewajaran. Liyan dalam politik telah melenceng dari khitah-nya, melulu diposisikan tak lebih hanya persoalan angka yang dikonversi menjadi benda dan kekuasaan. Pragmatisme politik berlangsung dengan marak, nasib bangsa dibarter dengan kepentingan oportunis dan dilakukan tanpa merasa berdosa. Pada

Seperti Tikus Mati di Lumbung Padi

Jakarta, www.aman.or.id – Negara telah merugikan Masyarakat Adat selama berpuluh-puluh tahun. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu mengorbankan Masyarakat Adat. “Selama berpuluh tahun, kebijakan yang lahir dan UU yang lahir itu UU yang bertujuan untuk mengambil-alih hak Masyarakat Adat, seperti sumber daya alam. Akibatnya kita menjadi miskin,” Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi dalam sambutannya pada penutup acara Konsolidasi Kader Utusan Politik Masyarakat Adat dan Perencanaan Agenda Strategis untuk Pemilu 2019, Jumat

Pastikan Caleg AMAN Sebanyak Mungkin Lolos

Jakarta, www.aman.or.id – Sepuluh tahún terakhir, Masyarakat Adat telah melalui perjalanan terjal dan “mengasyikkan”. Setidaknya, dekade terakhir, salah satu perjalanan mengasyikkan tersebut adalah adanya kemenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Adat di kabupaten/kota. “Karena pelajaran dalam 10 tahun terakhir adalah DPRD, di situlah kemenangan kita sesungguhnya. Di situlah kebijakan Perda lahir. Jadi hanya satu penugasan untuk caleg AMAN di daerah, yaitu buat Perda. Pokoknya Perda,” ujar Rukka Sombolinggi, Sekjen