Peta

Investigasi Media ke PT Toba Pulp Lestari & Komunitas Sipituhuta-Pandumaan

Tele 26 Agustus 2013. Para jurnalis dari berbagai media nasional mengunjungi wilayah konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan komunitas adat Pandumaan-Sipituhuta di Kabupaten Humbang-Hasundutan, Sumatera Utara. Tim kunjungan menjadi lengkap dengan hadirnya Kordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Kasmita Widodo, Rahman Adi Pradana dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta Jhon Toni Tarihoran dari AMAN Tano Batak. Dua warga Sipituhuta-Pandumaan, Pandiangan (Ama Kristina) dan

Penyerahan Peta Wilayah Adat oleh  AMAN dan BRWA kepada Kementerian Lingkungan Hidup

Jakarta, 15 Juli 2013. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)  secara resmi menyerahkan peta wilayah adat yang sudah masuk daftar BRWA kepada Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). Peta wilayah adat yang diserahkan berjumlah 324 peta wilayah adat dengan total luasan 2.643.261,09 Ha. Ini merupakan penyerahan peta tahap awal AMAN kepada BRWA menindaklanjuti kerjasama yang sudah disepakati AMAN-KLH pada tahun 2010 untuk meningkatkan peran masyarakat adat dalam

Sekjen AMAN: Merebut Kembali Tanah-Air Masyarakat Adat dengan Pengelolaan GIS dan Database

Bogor 27 April 2013. “Gerakan AMAN sebenarnya masih muda, baru sekitar 14 tahun. Namun di beberapa tempat gerakan masyarakat adat sudah puluhan tahun berjuang, contohnya di BPRPI yang usianya sudah 60 tahun ”. Secara umum gerakan yang sudah lama itu masih bersifat perjuangan dengan kekuatan fisik. Pengakuan keberadaan wilayah adat oleh pemerintah sebenarnya antara ada dan tiada. Pemerintah tahu wilayah adat itu ada,  namun tak mau untuk mengakuinya. Pengakuan terhadap

Penyerahan Peta Wilayah Adat Sebagai Identifikasi Masyarakat Adat Dalam Negara.

“Ini merupakan acara istimewa dan pertama kali terjadi di Indonesia. Kita tidak hanya akan mengembangkan satu peta yang dibangun secara bersama-sama oleh partisipasi masyarakat (one map) tetapi juga identifikasi lokasi dari wilayah masyarakat adat,” kata Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dalam acara serah terima peta masyarakat adat pada tanggal 14 Nov 2012 sekitar jam 16.00 sore di bilangan Jalan Veteran kantor UKP4. Lebih