RUU Masyarakat Adat

Jelang HIMAS 2018: AMAN Kembali Tagih Janji Nawacita

Jakarta (7/8), www.aman.or.id – Tahun ini Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan merayakan Hari Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) di Up In Smoke, Mega Kuningan, Jakarta pada Kamis (9/8).  Perayaan ini mengambil tema “Masyarakat Adat: Ada di Titik Mana Sekarang?” Sedangkan tema internasionalnya yang sudah ditetapkan PBB adalah Indigenous Peoples Migration and Movement. Perayaan kali ini memiliki tujuan: pertama, menyampaikan informasi kepada publik, tentang kekayaan seni budaya dan tradisi Masyarakat Adat

SIARAN PERS: RAKER BALEG DPR RI DAN PEMERINTAH BAHAS RUU MASYARAKAT ADAT

Salam Nusantara Berdaulat Mandiri Bermartabat   Jakarta, 19 Juli 2018 Hasil Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri KLHK, Mentri ATR/BPN, Menteri PDT, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum dan HAM:  1. Pemerintah bersedia untuk menyampaikan/menyerahkan DIM RUU Masyarakat Adat kepada Baleg pada awal masa persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 yang akan dimulai 18 Agustus 2018.  2. Pemerintah akan menyelesaikan pembahasan RUU Masyarakat Adat dalam 3 kali

PEMERINTAH SEPAKAT MEREVISI RUU MASYARAKAT ADAT VERSI DPR

www.aman.or.id – Kamis (19/07), Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menerima kunjungan Sekretaris Kabinet yang diwakili oleh Asisten Staf Khusus Presiden Riyan Suminder di Kantor Pengurus Besar AMAN di Jakarta. Pertemuan yang dihadiri oleh Para Deputi dan Direktur PB AMAN membahas komitmen Presiden Jokowi terhadap janji yang tertuang di dalam Nawacita untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Dalam pertemuan ini Rukka menyatakan dua hal yang paling penting di dalam Nawacita adalah UU

Dukungan Publik Terhadap Petisi 35 Tambah Besar, Respons Pemerintah Setengah Hati

Tebet Timur 12/ 9/ 2014 – Jarum jam menunjukan pukul 13: 20 Wib saat tukang pos datang ke Rumah AMAN di bilangan Tebet Timur Dalam Raya dan menyerahkan setumpuk kartu pos berisi dukungan publik terhadap tuntuntan Masyarakat Adat tentang implementasi Hutan Adat bukan lagi hutan negara serta  pengesahan RUUPPHMA menjadi Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (UU PPHMA). Kartu pos ini adalah kiriman balik (ikut dukung) dari kartu yang

AMAN: 2013 Konflik Agraria Bakal Tinggi di Wilayah Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memprediksi eskalasi konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) makin tinggi pada 2013. Kondisi ini, seiring dinamika politik makin tinggi menuju pemilu dan pilpres 2014. Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN mengatakan, izin-izin dan hak guna usaha (HGU) di wilayah-wilayah adat akan lebih banyak dikeluarkan untuk dana segar membiayai pemenangan jabatan-jabatan politik saat perhelatan akbar lima tahunan itu. Konflik yang tinggi akan sejalan dengan peningkatan

Abdon Nababan: Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat!

17 Maret 2013, Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan 14 Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Jakarta | Gurindam12.co- “Jika Negara Tidak Mengakui Kami, Maka Kami Tidak Mengakui Negara”. Seruan tersebut adalah wujud perlawanan terhadap perampasan hak-hak Masyarakat Adat oleh negara dalam bentuk perampasan tanah, wilayah dan sumberdaya alam serta pelanggaran HAM serius yang terus terjadi. Tepat tanggal 17 Maret tahun 1999 yang lalu, lebih dari empat ratus pemimpin

AMAN: Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat!

PerspektifNews, Jakarta – Keberadaan masyarakat adat di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya dalam bidang sosial dan kenegaraan. Hal ini berbanding terbalik ketika pada masa Orde Baru yang memandang masyarakat adat komunitas tradisional yang tidak mau maju dan menghambat pembangunan. Bahkan, tak jarang pemerintah Orde Baru memberikan cap komunis kepada komunitas masyarakat adat yang menolak proyek pembangunan. Padahal penolakan oleh komunitas masyarakat adat dikarenakan proyek pembangunan tersebut akan mengancam lingkungan sosialnya. Tujuan