#SahkanRUUMasyarakatAdat

Rukka Sombolinggi: Akar Kekerasan Terbesar Perempuan Adat Terdapat pada Kebijakan Pembangunan

Jamal Bobero Staff Infokom PW AMAN Maluku Utara   Perempuan Adat adalah kelompok yang kelangsungan kehidupannya sangat bergantung pada keadaan lingkungan, pun dapat menjadi penentu keberlanjutan hidup komunitasnya. Jauh dan susah untuk mengakses sumber daya kehidupan, oleh perempuan adat, menjadi masalah serius untuk sebuah komunitas Adat. Melalui Seri Diskusi Masyarakat Adat ke-4 yang diselenggarakan oleh BRWA, Fokker LSM Papua, Econusa Foundation dan WRI Indonesia, masalah Perempuan Adat dikemas dalam webinar

Perempuan Adat Penting Perannya, tapi Masih Alami Diskriminasi

Budi Baskoro Infokom PD AMAN Kotawaringin Barat   “Sebuah bangsa tidak ditaklukkan sampai hati para perempuannya jatuh ke tanah. Tidak peduli seberapa berani prajuritnya atau seberapa kuat senjatanya.” Petikan peribahasa orang Cheyene, itu disampaikan Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), untuk menggambarkan betapa pentingnya peran perempuan adat, dalam diskusi online bertemakan “Perempuan Adat dan Hak-hak atas Wilayah Adat dan Kekayaan Alamnya di Tanah Papua”, Rabu

AMAN dan Kementerian Pertanian Bahas Strategi Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat untuk Indonesia.

Jakarta – Selasa, 14 Juli 2020, Sekretaris Jendral AMAN, Rukka Sombolinggi melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, untuk menyampaikan tentang strategi kedaulatan pangan dan ekonomi Masyarakat Adat. Dalam pertemuan ini, turut hadir juga Deputi IV Sekjen AMAN, Mina Setra, Abdi Akbar, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, dan empat Dirjen Kementerian Pertanian. Dalam pemaparannya di hadapan Menteri Pertanian, Rukka Sombolinggi menjelaskan bahwa AMAN mengapresiasi langkah Menteri Pertanian

Negara Mendanai Perampasan Wilayah Adat

Catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terhadap Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pada tanggal 19 Mei 2020, Presiden Jokowi menandatangani pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) No.66 Tahun 2020 sebagai pengganti Perpres No.102 Tahun 2012 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam pandangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),

AMAN: Perkebunan Skala Besar Perparah Krisis Pangan di Tengah Covid-19

BENGKULU – Badan Pekerja Harian (BPH), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Bengkulu, Deftri mengungkapkan hasil riset yang mereka lakukan perkebunan skala besar perparah ancaman krisis pangan dalam Pandemi Covid-19. “Kami melakukan riset pada sejumlah komunitas Masyarakat Adat di Bengkulu dari sisi penguasaan wilayah adat dan akses terhadap lahan, hasil menunjukkan sejumlah komunitas yang berdampingan dengan perusahaan perkebunan adalah komunitas yang paling rentan terancam krisis pangan bila pandemi Covid-19 berlangsung panjang,”