Siaran Pers

Siaran Pers: “Keistimewaan bagi Konsesi Sawit adalah Langkah Inkonstitusional yang Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat”

SIARAN PERS KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) DAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) ATAS SURAT EDARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NO. TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 “Keistimewaan Bagi Konsesi Sawit Adalah Langkah Inkonstitusional yang Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat” Jakarta, 09 Mei 2019 Baru saja Presiden RI melakukan rapat kabinet terbatas (3/5) dan menginstruksikan percepatan penyelesaian konflik agraria yang dihadapi rakyat dengan konsesi swasta dan BUMN. Beberapa hari kemudian, Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian,

Siaran Pers : Kertas Posisi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN Terhadap Draft Intended Nationally Determined Contribution (INDC) Indonesia

Kemajuan Indonesia yang sedemikian pesat selama ini kembali mundur jauh ke belakang ketika membaca Draft INDC yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Pemerintah. AMAN memandang bahwa pemerintah Indonesia tetap mengingkari Masyarakat Adat di Indonesia sebagai Indigenous Peoples sebagaimana tertuang dalam The UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP (Deklarasi PBB Tentang Hak-hak Masyarakat Adat), dimana Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang mendukung adopsi oleh Sidang Umum PBB pada

Masyarakat Adat Perlu Mendapat Perlakuan Khusus Dari Negara

Achmad Sodiki: SIARAN PERS ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Jakarta, 30 Mei 2013,- Di hadiri oleh perwakilan masyarakat adat anggota AMAN, Badan Lingkungan Hidup, serta perwakilan-perwakilan LSM, Kementrian Lingkungan Hidup hari ini (30/5) bertempat di Jakarta Convention Center menyelenggarakan dialog interaktif yang mendiskusikan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak-Hak yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dialog dibuka dengan pemaparan terkait posisi Kementrian Lingkungan Hidup dalam proses

Siaran Pers: Pemberhentian Kepala Kampung Muara Tae Sarat Muatan Politis

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA Jakarta, 2 Mei 2013 –Masrani menerima Surat Keputusan Bupati Kutai Barat mengenai pemberhentian dirinya sebagai Kepala Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kamis (2/5/2013). SK bertanggal 10 April 2013 tersebut memuat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemberhentian Masranui, diantaranya terkait Alokasi Dana Kampung (ADK), gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Barat pada 2012 tentang Tapal Batas, danpermintaan masyarakat Kampung Muara Tae. “Kami mengajukan gugatan