Wilayah Adat

Hentikan Kekerasan Terhadap Komunitas Masyarakat Adat Besipae di Kecamatan Amanuban Selatan, Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

Momen perayaan 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Presiden Joko Widodo tampil mengenakan dua busana adat dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Salah satu busana yang digunakan, bermotif Nunkolo, yang berasal dari Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di kabupaten ini, terdapat tiga kelompok besar Masyarakat Adat: Mollo, Amanatun dan Amanuban. Sayangnya, penggunaan busana adat di acara-acara kenegaraan ternyata berbanding terbalik dengan kebijakan terhadap Masyarakat Adat. Sehari setelah pesta perayaan kemerdekaan, tepatnya pada Selasa

Siaran Pers: “Keistimewaan bagi Konsesi Sawit adalah Langkah Inkonstitusional yang Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat”

SIARAN PERS KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) DAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) ATAS SURAT EDARAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NO. TAN.03.01/265/D.II.M.EKON/05/2019 “Keistimewaan Bagi Konsesi Sawit Adalah Langkah Inkonstitusional yang Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat” Jakarta, 09 Mei 2019 Baru saja Presiden RI melakukan rapat kabinet terbatas (3/5) dan menginstruksikan percepatan penyelesaian konflik agraria yang dihadapi rakyat dengan konsesi swasta dan BUMN. Beberapa hari kemudian, Kedeputian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian,

SAS: Bagaimana Keterikatan Pendidikan Adat dengan Wilayah Adat?

Landak, www.aman.or.id – Apa keterikatan antara sekolah adat dengan wilayah adat? Pertanyaan ini kerap muncul dari mereka yang belum mengenal sekolah adat. Untuk itu, Sekolah Adat Samabue (SAS) menggelar “Pelatihan Keterikatan Pendidikan Adat dengan Wilayah Adat” di aula DPRD Kabupaten Landak, Ngabang, Kalimantan Barat (24/4/2019). Pelatihan yang didukung The Shamdana Institute ini berlangsung dari 23-26 April 2019. Pelatihan bertujuan untuk mensosialisasikan pendidikan adat dan keterikatannya dengan wilayah adat, serta mengidentifikasi

8,28 Juta Hektar Peta Wilayah Adat Secara Resmi Diserahkan Kepada Pemerintah

Bogor 22/11/16 – Penyerahan peta wilayah adat secara resmi kembali dilakukan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) kepada pemerintah. Kali ini penyerahan peta tersebut dilakukan pada acara Pra Kongres (Side Event) Perkumpulan Sawit Watch ke V di IPB Convention Center, Selasa (22/11/16). Peta wilayah adat dari 703 komunitas adat dengan total luasan sekitar 8,28 juta hektar diserahkan kepada Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementrian Pertanian, Kantor Staff Presiden serta Komisi

Presiden Terpilih Harus Laksanakan Rekomendasi Inkuiri Nasional KOMNAS HAM

AMAN, Jakarta.  Hari ini, bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2014, Komisi Nasional (KOMNAS) Hak Asasi Manusia (HAM) meluncurkan Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan adalah suatu inkuiri (penyelidikan menyeluruh) terhadap masalah HAM yang sistematis dan masyarakat umum (adat) diundang untuk berpartisipasi. Inkuiri nasional  dimulai sejak tanggal 20 Mei 2014. Hasil

Aksi Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Menggugat PTPN II, Ke Jakarta

Jakarta 14 Maret 2014 – Dengan menumpang Kapal Motor Kelud, dua ratus limapuluhan orang anggota masyarakat adat Rakyat Penunggu (BPRPI) – PW AMAN Sumut yang terdiri dari ibu-ibu, tetua adat dan pemuda adat tgl 10/3/2014 berlayar ke Jakarta untuk menggelar aksi damai ke Komnas HAM dan BPN di Jakarta pada tanggal 14/3/2014. Rakyat Penunggu menggugat PTPN II dan meminta Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap tindak pelanggaran HAM yang sering dialami

Lagi, Konflik di Muara Tae

Warga kampung Muara Tae, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur tetap menolak menjual tanah leluhur mereka kepada PT Munte Waniq Jaya. Hingga Jumat (21/2), mereka bertahan di lokasi sengketa dengan cara berkebun dan membuat pondok untuk tempat berteduh. Konflik di wilayah adat Muara Tae mencuat kembali sejak Kamis (20/2). Sengketa wilayah adat Muara Tae bermula pada Mei 2012, ketika Bupati Kutai Barat Ismail Thomas menerbitkan Surat Keterangan tentang Tapal Batas. Ismail menetapkan