Wilayah Adat

Peluncuran Peta Indikatif Wilayah Adat Indonesia

(klik untuk perbesar) Bogor, 29 Januari 2014 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) meluncurkan peta indikatif wilayah adat Indonesia di sela-sela seminar bertema MP3EI dan Kedaulatan Ruang Hidup Rakyat Pedesaan Nusantara di Bogor, Rabu (29/1). Peta indikatif wilayah adat merupakan inisiatif JKPP beserta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Simpul Pemetaan, SEKALA, UKP4, Ford Foundation, dan Samdhana Institute. Inisiatif ini bertujuan untuk memunculkan alternatif informasi klaim masyarakat adat mengenai keberadaan dan hak asal-usulnya.

Pemaparan Hasil Konferensi Global Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat

Jakarta 5 September 2013. “Peta adalah alat penjajahan yang utama, dari peta ke penamaan satu wilayah, lalu ke hukum, itu prosesnya. Dalam konferensi kemarin di Samosir hal-hal yang filosofis dan historis seperti itu dibahas kembali, bukan soal-soal tehnis,” papar Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Abdon Nababan. “Apa sesungguhnya yang ingin dan harus kita pertarungkan ketika kita bicara peta? Membicarakan peta ada dua budaya yang bertarung. Pertama apa yang disebut sebagai

Pemetaan Wilayah Adat Jembatan Emas untuk Forest Governance

Masyarakat Adat Internasional menyambut baik dan mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/2013 sebagai kunci forest governance di Indonesia Jakarta, 5 September 2013 – Masyarakat Adat seluruh dunia menyatakan pemetaan sebagai alat penting untuk inisiatif mereka dalam membangun sistem informasi dan pemantauan berbasis masyarakat. Karena itu pemetaan wilayah adat merupakan jembatan emas untuk memperbaiki forest governance secara menyeluruh sehingga konflik-konflik hak penguasaan di kawasan hutan bisa diselesaikan. Hal tersebut salah satu bagian

SBY Berkomitmen untuk Pendaftaran dan Pengakuan Wilayah Adat

Jakarta, 27 Juni 2013 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen untuk memulai proses pendaftaran dan pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah-wilayah adat di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainability and Productivity in the Palm Oil and Pulp & Paper Sectors Workshop di Jakarta, Kamis (27/6). Menurut SBY, proses pendaftaran dan pengakuan wilayah adat tersebut merupakan langkah awal yang penting dalam proses implementasi keputusan Mahkamah

Talang Mamak Gelar Diskusi Pemetaan dan Sosialisasi Putusan MK

Indragiri. Bertempat di Desa Aur Cina yang merupakan bagian dari wilayah adat komunitas kebatinan Pembubung, Pengurus Wilayah AMAN Riau dan PD AMAN Indragiri Hulu pada tanggal (19/06) lalu melakukan sosialisasi hasil putusan MK kepada suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kegiatan sosialisasi ini diawali dengan acara nonton bareng siaran langsung talkshow “Dampak Pengakuan Hutan Adat Bagi Perkebunan Sawit” dengan narasumber  Abdon Nababan (Sekjen AMAN), Sandra Moniaga (Komnas HAM)

AMAN Mendesak PT. Borneo Surya Mining Jaya Hormati Hak Masyarakat Adat Muara Tae

Press Release Jakarta (8/11)- Masyarakat Adat Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur saat ini tengah terancam kehilangan wilayah adat yang menjadi sumber penghidupan mereka sejak zaman leluhur. Mereka diperhadapkan dengan PT. Borneo Surya Mining Jaya, perusahaan kelapa sawit yang telah beroperasi sejak tahun 2011 lalu. PT. BSMJ adalah anak perusahaan First Resources Ltd. yang merupakan anggota RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Di Muara Tae, PT.