Uji Materi UU PPLH Mengancam Hak Berladang Masyarakat Adat

Jakarta, 29 Mei 2017 – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan uji materi UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal yang akan diuji-materikan adalah yang selama ini melindungi hak Masyarakat Adat untuk berladang secara tradisional.

Sidang pendahuluan dilaksanakan pada Senin, 29 Mei 2017. Uji materi UU PPLH ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Salah satu pasal UU PPLH yang diajukan untuk diuji-materikan adalah Pasal 69 ayat (2). Pasal ini mengatur pengecualian bagi Masyarakat Adat untuk membuka lahan dengan cara membakar. Ini sejalan dengan pengakuan hak Masyarakat Adat untuk berladang secara tradisional oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2).

Pengakuan hak berladang secara tradisional ini dipertegas pula oleh UUD 1945 Pasal 28I ayat (3), berisi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.”

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO 111 tentang perlindungan atas diskriminasi atas pekerjaan, termasuk pekerjaan tradisional seperti bertani dan menangkap ikan.

AMAN menilai permohonan uji materi ini adalah upaya korporasi untuk mengkambing-hitamkan Masyarakat Adat atas perusakan hutan dan lingkungan hidup. “Pelarangan membuka lahan dengan cara tradisional sangat berbahaya bagi Masyarakat Adat yang sangat mengantungkan hidupnya sebagai petani atau peladang,” kata Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi.

“Pelarangan membuka lahan secara tradisional bagi Masyarakat Adat adalah pelanggaran HAM dan tindakan menggangkangi konstitusi,” tambah Rukka.

Menurut Direktur Advokasi Hukum dan Kebijakan AMAN Erasmus Cahyadi, UU PPLH memahami fakta bahwa Masyarakat Adat memiliki kearifan untuk membakar lahan hanya ketika masa berladang. “Dengan pengecualian ini, UU PPLH mencegah kemungkinan kriminalisasi Masyarakat Adat yang menerapkan cara tradisional dalam berladang,” jelas Erasmus.

“Mahkamah Konstitusi adalah garda terakhir penjaga konstitusi, sehingga harus tegas menolak permohonan uji materi yang ditumpangi kepentingan korporasi,” tegas Erasmus.

AMAN juga berharap agar pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil tindakan nyata untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*