Silakan unduh Keputusan Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Nomor 660/1795/KEP-DLH/2019 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang. SK PANITIA MHA
Silakan unduh Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Nomor 7 Tahun 2018, tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat. Perda adat mahulu
Silakan unduh Keputusan Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan, Nomor 329 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sinjai Tahun 2020. Dok baru 2020-03-11 15.22.07
Silakan unduh Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1, Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir. PERDA TOBASA
Malang (29/11/2019), www.aman.or.id – Transisi politik telah berlangsung. Untuk kedua kalinya setelah melewati proses politik yang panjang, Presiden Joko Widodo kembali mengemban amanat rakyat untuk mengomandoi tampuk pimpinan negara. Komitmen politik yang dibangun Presiden Jokowi pada periode pertama adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat). Namun, komitmen itu tersandera oleh dinamika politik yang terjadi dalam tubuh pemerintahannya sendiri. Meski Presiden Jokowi melalui Surat Perintah Presiden (SUPRES) telah memerintahkan
