“Undang-undang Dasar merupakan satu monumen, suatu dokumen antropologi karena mengekspresikan kosmologi bangsa, mengewanjahtahkan cita-cita, harapan dan mimpi-mimpi tentang membangun negara” (Satjipto Rahardjo, 2007) Baca naskah lengkap dengan mengunduh dokumen di tautan berikut ==> Position Paper atas RUU Masyarakat Adat_Edit
Walaupun keberadaan Masyarakat Adat telah diakui dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sampai sekarang situasi pengabaian, pengucilan, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia masih terus terjadi. Ada dua masalah utama yang melatarinya. Pertama, tidak adanya pengakuan secara utuh atas keunikan dan kekhasan Masyarakat Adat sebagai masyarakat. Semisal, tari-tariannya diakui, tapi kepercayaannya tidak. Kedua, pengaturan dan pengelolaan Masyarakat Adat di tingkat pemerintah pusat tidak terintegrasi, masih terserak setidaknya
Berikut adalah naskah dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, No.6, Tahun 2020, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Naskah dapat diunduh di sini ==> PERDA KAB. LOMBOK UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MA.pdf
Silakan unduh Keputusan Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Nomor 660/1795/KEP-DLH/2019 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang. SK PANITIA MHA
Silakan unduh Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Nomor 7 Tahun 2018, tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat. Perda adat mahulu
Silakan unduh Keputusan Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan, Nomor 329 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sinjai Tahun 2020. Dok baru 2020-03-11 15.22.07
Silakan unduh Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1, Tahun 2020 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Samosir. PERDA TOBASA
