Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 2 Tahun 2020 tentang Masyarakat (Hukum) Adat
Silahkan unduh PERDA Kab. Luwu Utara No.2 Tahun 2020 tentang Masyarakat (Hukum) Adat
Hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
Silahkan unduh PERDA Kab. Luwu nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
Bupati Mamasa Perintahkan Kabag Hukum Untuk Segera Mengundangkan PERDA tentang Masyarakat Adat.
Bupati Mamasa, Dr.H. Ramlan Badawi Bersama jajaran melakukan pertemuan dengan Tim Pengawal PERDA Masyarakat Adat Kab. Mamasa (Senin,25/1/2021). Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Mini Kantor Pemkab Mamasa tersebut untuk merespon aspirasi Masyarakat Adat yang telah berulangkali mempertanyakan tentang berlarut-larutnya proses pengundangan PERDA tentang Masyarakat Adat di Kab. Mamasa yang telah disahkan sejak tahun 2018. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mamasa menyampaikan bahwa dirinya menganggap soal ini sudah selesai karena tidak ada
Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat
Silakan unduh Peraturan Bupati Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.
Kertas Posisi: Tinjauan Kritis atas RUU tentang Masyarakat Adat Versi DPR RI
“Undang-undang Dasar merupakan satu monumen, suatu dokumen antropologi karena mengekspresikan kosmologi bangsa, mengewanjahtahkan cita-cita, harapan dan mimpi-mimpi tentang membangun negara” (Satjipto Rahardjo, 2007) Baca naskah lengkap dengan mengunduh dokumen di tautan berikut ==> Position Paper atas RUU Masyarakat Adat_Edit
Policy Brief RUU Masyarakat Adat
Walaupun keberadaan Masyarakat Adat telah diakui dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sampai sekarang situasi pengabaian, pengucilan, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia masih terus terjadi. Ada dua masalah utama yang melatarinya. Pertama, tidak adanya pengakuan secara utuh atas keunikan dan kekhasan Masyarakat Adat sebagai masyarakat. Semisal, tari-tariannya diakui, tapi kepercayaannya tidak. Kedua, pengaturan dan pengelolaan Masyarakat Adat di tingkat pemerintah pusat tidak terintegrasi, masih terserak setidaknya
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
Berikut adalah naskah dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, No.6, Tahun 2020, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Naskah dapat diunduh di sini ==> PERDA KAB. LOMBOK UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MA.pdf