Siaran Pers

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

 AMAN, WALHI, dan KPA Kritik Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pandemi yang Tak Efektif, Tak Adil, dan Abai Pada Rakyat Kecil   Jakarta, 16 Juli 2021  AMAN-WALHI-KPA mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI dalam menangani pandemi Covid-19. Surat ini meminta kepada Presiden dan DPR agar memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan memperhitungkan secara matang dampak dari berbagai kebijakan pandemi Covid-19. Ketiga organisasi ini menyoroti kebijakan PPKM dan beberapa

Siaran Pers - Permintaan Klarifikasi Tak Ditanggapi PT TPL, AMAN Siapkan Langkah Selanjutnya

 (Jakarta, 1 Juli 2021). Menanggapi publikasiakun Facebook Monang Simatupang per tanggal31 Mei 2021yang berisi berita bohongdan manipulatifyang menyebutkan AMANsebagai salah satu LSM pendamping dalam program kemitraan tanaman kehidupan dan tumpang sari antara beberapa komunitas adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), AMANtelah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada PT TPL pada tanggal15 Juni 2021.Melalui surat klarifikasi tersebut AMAN meminta PTTPL untukmengklarifikasi mengenai2(dua)hal pokok, yaitu : Apakah penggunaan logo PT. TPL dalam

Pernyataan Sikap AMAN Wilayah Tano Batak dan KSPPM atas Informasi Bohong yang Disebarkan oleh TPL

Balige – Selasa, 01 Juni 2021. Menyikapi isu yang berkembang terkait infografis yang diterbitkan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL), yang menyebutkan bahwa ada kelompok dampingan dari KSPPM dan AMAN Tano Batak, yang bermitra dengan PT. TPL dengan konsep Kelompok Tani Hutan (KTH), dengan ini kami menyatakan: Tidak benar bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) yang bermitra atau yang di bentuk oleh PT. TPL di Aek Napa merupakan dampingan KSPPM dan

Siaran Pers - Komite CERD PBB Minta Pemerintah Indonesia Meninjau Kembali Omnibus Law dan Serius Mengurusi Masyarakat Adat

Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (Komite CERD PBB) meminta Pemerintah Indonesia untuk menyediakan bukti bahwa pemerintah telah menetapkan upaya perlindungan untuk menjamin perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, “dalam kaitannya dengan meningkatnya perluasan kelapa sawit di tanah dan wilayah Masyarakat Adat.” “Pemerintah harus upaya-upaya serius untuk melindungi Masyarakat Adat,” kata Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jendral, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), organisasi Masyarakat Adat terbesar di Indonesia. “Komite CERD jelas meminta pemerintah Indonesia

Siaran Pers: Mengenai Diskriminasi dan Ancaman Terhadap Masyarakat Adat Tobelo Dalam di Halmahera Tengah, Maluku Utara

Pada tanggal 20 Maret 2021, enam warga sipil dan satu anggota TNI dikabarkan hilang setelah masuk ke dalam belantara hutan Patani Timur, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Setelah berbagai upaya pencarian dilakukan, tiga warga ditemukan tewas dan empat lainnya selamat. Korban selamat mengaku diserang oleh orang tak dikenal saat bersantai di sekitar Sungai Gwonley. Peristiwa tersebut memicu kontroversi di kalangan masyarakat. Pasalnya, sebagian kalangan menuding peristiwa pembunuhan tersebut adalah ulah dari

Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Adat Terkait Penolakan Partai GOLKAR atas Pembahasan RUU Masyarakat Adat

Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat) bukanlah RUU baru dalam kancah politik legislasi nasional. Sejak periode DPR RI 2009 – 2014 yang kemudian berlanjut hingga saat ini, RUU ini masih terus mengalami ketidakpastian. Penundaan terus terjadi yang terutama disebabkan oleh ketidakseriusan pemerintah maupun DPR RI dalam menyelesaikan pembahasan hingga dapat ditetapkan sebagai Undang-Undang. Pada periode DPR 2009 – 2014, pertama kali sejak Indonesia merdeka, legislasi RUU terkait Pengakuan dan

Siaran Pers - PW BPRPI Serdang

SIARAN PERS PENGURUS WILAYAH BPRPI SERDANG “Stop Pembangunan Tidak Berkeadilan” Pengurus Wilayah BPRPI Serdang dan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang tergabung dalam wadah organisasi Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) sejak tahun 1953, dengan luas wilayah adat 257.455,21 Ha, dan yang telah dikelola oleh masyarakat adat sebesar 660,71 Ha dengan jumlah kampong sebanyak 24 Kampong diberbagai Kecamatan seperti Kec. Batang Kuis, Kec. Tanjung Morawa, Kec. STM Hilir, Kec. Patumbak, Kec.