Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU CILAKA): PETAKA Bagi Masyarakat Adat

Pemerintah, melalui Kementerian Perekonomian telah menyerahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR pada 12 Februari 2020 di Gedung DPR RI. Sejak itu gelombang penolakan terhadap RUU CILAKA semakin besar. RUU ini mengancam keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya (wilayah adat, hutan adat dan tanah ulayat, masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil). Berikut pandangan umum AMAN, dari kajian cepat terhadap RUU CILAKA ini. Pertama, substansi pengaturan RUU CILAKA bertentangan dengan Hak

AMAN Mendesak Partai Golkar Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

Jakarta – Pengurus Partai Golongan Karya (Golkar) menerima audiensi dan masukan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengenai Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU-Masyarakat Adat). Perwakilan pengurus Partai Golkar menegaskan akan membahas lebih jauh beberapa masukan dan pandangan tersebut di tingkat partai serta akan membawanya dalam pembahasan di badan legislatif DPR RI. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar, Aziz Syamsudin saat menerima kunjungan perwakilan (AMAN) di ruang rapat

Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Masyarakat Adat tidak menolak investasi. Yang pasti Masyarakat Adat menolak dan akan selalu menolak investasi yang dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak beradab melalui perampasan wilayah-wilayah adat, pengabaian, pemaksaan, intimidasi dan kekerasan. Tentang Catatan Akhir Tahun AMAN 2019. Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2019 terasa lebih istimewa dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, AMAN merespon dan melibatkan diri ke dalam proses Pemilu 2019. Amatan terhadap berbagai tantangan

Pelatihan Fasilitator Pemetaan, Komisi III DPRD Bima Janji Inisiasi Perda tentang Masyarakat Adat

Bima, (22/12/2019), www.aman.or.id – AMAN Daerah Bima menggelar pelatihan fasilitator pemetaan partisipatif Wilayah Adat di komunitas adat Donggo Ele, Kecamatan Wawo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Pelatihan ini bertujuan untuk mendidik para fasilitator yang punya potensi dibidang pemetaan untuk dipersiapkan ke depan membantu memetakan wilayah-wilayah adat komunitas anggota AMAN, khususnya di Bima. Dalam rangka pelatihan, AMAN Daerah Bima mengundang para pihak, salah satunya DPRD Kab. Bima. Kegiatan berdurasi tujuh hari (22-28

Terpilih Aklamasi, Lalu Prima Kembali Nahkodai AMAN NTB

Lombok, www.aman.or.id – Lalu Prima Wira Putra kembali terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Wilayah Nusa Tenggara Barat untuk periode 2019-2024. Ia kembali dimandatkan Masyarakat Adat se-NTB lewat Muswil III AMAN Wilayah NTB di Karang Bedil, Mataram, Sabtu malam (14/12/2019). PW AMAN NTB memiliki pekerjaan cukup berat yang harus direalisasikan dan melanjutkan kembali mandat organisasi untuk lima tahun ke depan. baca juga: Muswil III AMAN Wilayah NTB Angkat

Muswil III Resmi Dibuka, AMAN Diyakini Mampu Kuatkan Kearifan Lokal NTB

Lombok, www.aman.or.id – Muswil III AMAN NTB resmi dibuka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat NTB, H. Muhamad Rum, selaku pejabat yang mewakili Gubernur NTB, Jumat, 13/12/2019. Menurutnya, AMAN merupakan salah satu organisasi yang cukup berperan penting dalam pembangunan di NTB terutama dalam kearifan lokal. “Kami yakin AMAN memberi peran dalam pembangunan NTB. Selama ini menurut gubernur, AMAN telah menunjukan eksistensinya dalam mempertahankan dan mendorong kearifan lokal dan khasanah

Muswil III AMAN NTB: AMAN Tolak Perampasan Hak Masyarakat Adat, Bukan Anti Investasi

Lombok, www.aman.or.id – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Kompleks Pondok Pesantren Tarbiyatul Ummah, Karang Bedil, Mataram, NTB selama tiga hari (13-15/12/2019). baca juga: Muswil III AMAN Wilayah NTB Angkat Isu-isu Hak Masyarakat Adat Kegiatan tersebut diawali dengan Dialog Publik untuk mendorong Percepatan pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di NTB. Menurut Erasmus Cahyadi, Deputi II Sekjen AMAN,

Muswil III AMAN Wilayah NTB Angkat Isu Hak-hak Masyarakat Adat

Lombok, www.aman.or.id – Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PW AMAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) III di Kompleks Pondok Pesantren Tarbiatul Ummah, Karang Bedil, Mataram selama tiga hari (13-15 Desember 2019). Acara ini akan mengangkat isu hak-hak Masyarakat Adat serta melakukan revitalisasi organisasi melalui pendidikan politik untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang mandiri, berdaulat dan bermartabat. Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Wilayah NTB, Lalu Prima