Abdon Nababan: RUU Masyarakat Adat Akan Menyelamatkan Bangsa

Pengesahan RUU Masyarakat Adat dengan cepat akan mencegah kejadian-kejadian yang mengganggu bangsa kita dedepan. Tanpa proteksi hukum terhadap Masyarakat Adat, perlawanan Masyarakat Adat akan semakin besar. Konflik seperti Laman Kinipan akan terjadi di banyak tempat dan kita akan sibuk mengurus konflik. Demikian inti pendapat Abdon Nababan, Wakil Ketua Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) yang mewakili Region Sumatera ketika memberi menanggapi paparan para narasumber dari beberapa kementerian pada sesi pertama “Talkshow RUU

Sekjen AMAN: UU Masyarakat Adat Perlu Cepat, Tapi Juga Benar

RUU Masyarakat Adat perlu disahkan secepatnya untuk menjamin keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat, serta menjembatani hubungan negara dengan masyarakat. Namun draft RUU Masyarakat Adat yang ada saat ini perlu dicermati, karena belum menjawab persoalan-persoalan, bahkan berbahaya bagi keberadaan Masyarakat Adat. Contohnya pengaturan tentang evaluasi Masyarakat Adat. “Pengaturan evaluasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat. Masyarakat Adat punya asal-usul, sudah ada sebelum negara ini ada, tidak dibentuk

Selain ke Komnas HAM, Effendi Buhing juga melaporkan kasusnya ke Propam Mabes Polri dan Kompolnas RI

aman.or.id – Senin, 7 September  2020 siang, Effendi Buhing bersama Kuasa Hukumnya dari Koalisi Keadilan untuk Kinipan (K3) menghadap Propam Mabes Polri dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI terkait kasus penangkapan terhadap dirinya pada 26 Agustus lalu oleh Polda Kalimantan Tengah yang dianggap menyalahi prosedur hukum penangkapan. Di Kompolnas, Effendi Buhing bersama rombongan diterima secara langsung oleh 6 anggota Komisioner (Benny J. Mamoto, Pudji Hartanto Iskandar, Albertus Wahyurundhanto, Yusuf, Muhammad

Masyarakat Adat Kinipan Kembali mengadu ke Komnas HAM RI

aman.or.id – Untuk kedua kalinya Masyarakat Adat Kinipan mendatangi kantor Komisioner Komnas HAM RI pada Jumat, 4 September 2020 siang. Kedatangan mereka diterima oleh 2 orang Komisioner Komnas HAM, yakni Sandrayati Moniaga dan Hairansyah. Maksud dari kedatangan tersebut adalah terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polda Kalimantan Tengah dan Pihak Perusahaan PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) kepada Effendi Buhing dan 4 warga Masyarakat Adat Kinipan lainnya. Effendi

BPAN Inisiasi Gerakan Pulang Kampung

Budi Baskoro Infokom AMAN Kotawaringin Barat   Ada sebuah ironi yang dialami Pemuda Adat. Banyak dari mereka yang tinggal di pedalaman, lalu pergi ke kota, untuk mengubah nasib. Namun itu tidak semua berhasil. Sementara kampung halaman, tempat beragam komunitas adat Nusantara tersebar, kondisinya banyak yang malah memprihatinkan. Hutan, tanah, dan airnya tereksploitasi, dan Masyarakat Adat, termasuk Pemuda Adat tersingkirkan dalam ruang hidupnya sendiri. Kondisi tersebut disampaikan Jakob Siringoringo, Ketua Barisan

Ward Berenschot: Penting Mengombinasikan Gerakan Berbasis Hak Atas Tanah dan Hak Warga Negara

Supriyadi Sudirman Infokom AMAN Maluku Utara   Pengabaian hak atas tanah di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda yang membatasi hak untuk memiliki tanah bagi masyarakat. Ironisnya, setelah Indonesia merdeka, praktek kolonial tetap dipraktekkan. Hal itu diungkap oleh Ward Berenschot, Professor of Comparative Political Anthropology, University of Amsterdam, dalam Sarasehan II bertajuk “Dinamika Kebangsaan dan Masa Depan Gerakan Masyarakat Adat”. Sarasehan yang digelar secara daring pada Kamis, 20 Agustus 2020 ini

Devi Anggraini: Perempuan Adat Punya Peran Sentral Memastikan Keberlanjutan Hidup Komunitas Adat

Jamal Bobero Infokom AMAN Maluku Utara   Hari perayaan Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, ramai dengan perbincangan soal pakaian adat. Pasalnya, secara berturut-turut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil mengenakan busana adat dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam upacara 17 Agustus, pakaian adat kedua yang dikenakan Jokowi berasal Mollo, Kabupaten Timor Tenggah Selatan, tempat di mana hidup tiga kelompok besar Masyarakat Adat: Mollo, Amanatun dan Amanuban. Kontrasnya, pada Selasa 18 Agustus, atau